Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, menegaskan jalan referendum bagi Provinsi Papua dan Papua Barat sudah tertutup

Oleh: Arif S / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, menegaskan jalan referendum bagi Provinsi Papua dan Papua Barat sudah tertutup. Menurut dia, referendum Papua sudah tidak relevan berdasarkan hukum internasional.

Ini menanggapi banyaknya keinginan para mahasiswa yang mengikuti demonstrasi beberapa waktu lalu hingga pengibaran bendera bintang kejora dan rusuh massal di beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat.

Papua dan Papua Barat, kata Wiranto, pada tahun 1969 sesuai prinsip Piagam PBB sudah dilaksanakan satu jajak pendapat. Ini pun telah didukung sebagian besar anggota PBB bahwa saat itu Irian Barat sah menjadi wilayah NKRI.
“Resolusi PBB nggak bisa bolak-balik ditinjau lagi. Karena itu jalan ke sana tidak ada lagi,” ujar dia, Selasa (3/9).

“Menyangkut referendum, banyak tuntutan tentang keinginan memisahkan diri atau merdeka. Itu dari pihak-pihak yang memang tidak menyadari dan sebenarnya tidak tahu yang terjadi selama ini,” kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

Dalam hukum internasional, paparnya, referendum bukan untuk wilayah yang sudah merdeka, melainkan untuk wilayah non-governing territory. “Misalnya Timor-Timor dulu, itu merupakan provinsi seberang lautan dari Portugis. Di PBB bukan wilayah Indonesia, maka di sana bisa referendum,” tuturnya.(YAN/ INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here