Perjalanan menuju Desa Tanjung Soke dan Desa Gerunggung, Kecamatan Bongan, Kutai Barat yang masih terpencil dan sulitnya akses transportasi darat untuk dilalui.

Oleh: Yuliawan A

Poskaltim.com, Samarinda — Perjalanan ke Desa Tanjung Soke, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, menjadi rangkaian penutup ke empat dari kunjungan lapangan kegiatan Kampung Iklim Plus (Proklim+) di tahun 2019.  Kunjungan lapangan kali ini berlangsung selama tiga hari dan menempuh perjalanan lebih dari 500 Kilo meter menggunakan kendaraan roda empat.

Biro Humas Pemprov Kaltim bekerja sama dengan Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Bank Dunia (Word Bank) telah melakukan empat kali kunjungan lapangan. Pertama kunjungan ke Desa Muhuran, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, kunjungan kedua ke Desa Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dan kunjungan selanjutnya ke Desa Tuana Tuha di Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau.

“Di Kaltim telah ditetapkan 150 desa Kampung Iklim Plus. Salah satu kriterianya adalah tutupan hutan yang masih terjaga dengan baik. Begitupun dengan partisipasi dan kesadaran  warga dalam menjaga hutan mereka,” ujar  Konsultan Development Social Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund,  Ahmad Wijaya, Kamis (28/11).

Dijelaskannya, dari 150 kampung iklim plus yang telah ditetapkan tersebut terdapat beberapa kriteria unggulan, mewakili kampung-kampung lainnya secara umum. Untuk Desa Muhuran mewakili kriteria hutan rawa dan gambut. Desa Mentawir mewakili ekosistem hutan bakau, Desa Tuana Tuha mewakili habitat pesisir dan pegunungan serta Desa Tanjung Soke mewakili hutan pedalaman.

Awak media juga diajak untuk melihat langsung hutan desa yang selama ini telah dijaga warga secara sukarela. Hutan desa ini diatur pemanfaatannya sebagai salah satu upaya menjaga kelestarian dan keseimbangan alam.

Lanjut  Jaya, sapaan akrabnya, sejak tahun 2009 Kaltim telah berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon di udara dengan target menargetkan akan menurunkan emisinya sebesar 29% pada tahun 2030, atau sebesar 41% jika mendapatkan dukungan dari dunia internasional.

“Setelah dikelola di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kaltim tidak mengubah nama programnya, namun hanya menambahkan Plus (+) di akhir kata. Sehingga diharapkan program Kampung Iklim yang telah diluncurkan dapat berlanjut menjadi Kampung Iklim+ yang berkelanjutan dan memberi manfaat bagi Indonesia,” ucapnya.

Program pengurangan emisi yuridiksi Kaltim ini bertujuan untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan di area yang mencakup seluruh 12,7 juta hektar. Sekitar setengah dari wilayah itu ditutupi oleh hutan hujan tropis yang merupakan rumah bagi kekayaan keanekaragaman hayati yang signifikan secara global, dan yang mendukung masyarakat adat dan komunitas lokal lainnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Kehumasan, Andik Riyanto menjelaskan bahwa rangkaian kunjungan lapangan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Workshop (Pembelajaran) Jurnalistik Peningkatan Pemahaman Kesadartahuan Publik terkait Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF). pada awal September 2019 lalu.

“Peran media sangat penting dalam menyampaikan informasi terkait berbagai kebijakan dan program pembangunan pemerintah, khususnya pembangunan rendah karbon. Program ini pastilah memerlukan dukungan media pemberitaan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Perjalanan yang dimulai dari depan Kantor Gubernur Kaltim ini menempuh jarak lebih dari 500 kilometer menuju Kutai Barat dan menembus Kawasan Budidaya Kehutanan yang melingkari kawasan lokasi sekitar  ibu kota negara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.(YAN/RED)

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here