Dampak perang antara TNl-Polri dan TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) ini yang menyebabkan adanya ribuan pengungsi.

Oleh: Ahmad ZR / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem, mengungkapkan bahwa mayoritas pengungsi menolak bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Alasanya, bantuan tersebut diserahkan oleh personel TNI-Polri.

Menurut Theo, skema bantuan sosial dari pemerintah pusat yang diharapkan oleh solidaritas kemanusiaan, baik pihak gereja, NGO (organisasi nonpemerintah), dan tim relawan adalah bagaimana mensinergiskan kerjasama antar pemerintah pusat, daerah dan jaringan solidaritas yang tidak melibatkan TNl-Polri.

“Dampak perang antara TNl-Polri dan TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) ini yang menyebabkan adanya ribuan pengungsi,” kata Theo di Kantor Amnesty International Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Menurut dia, hal ini sebenarnya sudah diketahui oleh kepala Dinas Sosial Provinsi Papua maupun Sekretaris Daerah Kabupaten Nduga sebagai anak-anak adat yang sangat paham dan mengerti filosofi budaya Nduga.

Namun aparat pemerintah daerah tidak menjelaskan secara jelas dan transparan kepada Kemensos menyangkut aturan adat maupun menjelaskan situasi trauma dan ketidakpercayaan pengungsi terhadap TNl-Polri sebagai akar persoalan yang menyebabkan pengungsian masyarakat Nduga.

“Solusi konkrit untuk menyalurkan bantuan sosial adalah penarikan Pasukan TNl-Polri,” ujarnya.

Hal ini merupakan syarat yang harus dilaksanakan untuk memulihkan semua konflik yang terjadi. Dengan penarikan pasukan TNI-Polri, maka sistem pemerintahan maupun aktivitas sosial di kabupaten Nduga akan berjalan normal dan bebas dari konflik yang berkepanjangan. Hal ini yang tidak dijawab dan dijalankan oleh pemerintah pusat dan bahkan dengan sengaja mau melupakan akar persoalan utama dari konflik Nduga.

“Kondisi tersebut yang mengakibatkan bantuan di Gereja Kingmi Weneroma di tolak dikarenakan bantuan yang disalurkan telah ditangani aparat militer yang dimaksud Kodim 1702 Jayawijaya Wamena,” tuturnya.

Padahal, lara pengungsi yang sudah dijanji untuk penyaluran bantuan sosial menunggu dari jam 09.00 (pagi) hingga jam 15.00 (sore) di areal gereja Kingmi Weneroma setelah mendapat kabar bahwa Kementerian Sosial, pemerintah Nduga melalui Sekda telah melakukan rapat koordinasi untuk membahas strategi penyaluran di Kodim 1702 Jayawijaya Wamena.

Hal tersebut yang menyebabkan pengungsi sangat marah dan tidak menerima bantuan tersebut karena berkaitan dengan adat istiadat yang sudah dijelaskan.

“Para pengungsi menginginkan bantuan sosial tersebut harus melibatkan gereja, LSM dan melalui tim relawan yang tidak melibatkan aparat TNI-Polri,” kata Theo.(YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here