Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat rasio utang Indoensia terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015.

Oleh : Muhajir

Poskaltim.com, Jakarta — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat rasio utang pemerintah pusat terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015. Kepala BPK, Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, kendati demikian, rasio utang tersebut masih di bawah ambang batas 60 persen dari PDB (Produk Domestik Brutto).

“Peningkatan rasio utang dimulai sejak 2015 sampai dengan 2017. Pada tahun 2015 sebesar 27,4 persen, tahun 2016 sebesar 28,3 persen dan pada tahun 2017 sebesar 29,9 persen,” kata Moermahadi saat menyampaikan laporan dalam Rapat Paripurna ke-V Tahun Sidang 2018-2019 di Gedung DPR, Senayang, JAkarta, Selasa (28/5).

Moermahadi melanjutkan, namun pada tahun 2018 rasio utang mengalami sedikit penurunan, yakni 29,81 persen. Kata dia, peningkatan rasio utang tersebut tidak lepas dari realisasi pembiayaan utang dari tahun 2015-2018.

Pada tahun 2015 pembiayaan utang sebesar Rp380 triliun, Rp203 triliun pada tahun 2016, dan Rp 429 triliun pada tahun 2017. Sementara untuk tahun 2018 sebesar Rp370 triliun.

“Sampai dengan 31 Desember 2018, nilai pokok agas utang pemerintah sebesar Rp4.446 triliun yang terdiri dari utang luar negeri sebesar Rp2.655 atau 59 persen dan utang dalam negeri sebesar Rp1.811 triliun atau 41 persen.” ucapnya.

Sementara itu, peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng membeberkan bahwa utang pemerintah sampai dengan Maret Tahun 2019 mencapai Rp 5.066 triliun. Utang pemerintah tersebut terdiri dari Utang Luar Negeri Pemerintah (ULN) senilai Rp 2.644 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 2.421 triliun. (Diolah dari Data Bank Indonesia, Tahun 2018).

Dia mengatakan, utang Pemerintah telah bertambah sangat cepat. Antara tahun 2014 hingga Maret 2019 utang pemerintah telah bertambah sekitar Rp2.140 triliun.

“Jumlah tambahan utang tersebut hampir separuh (42 persen) dari jumlah utang pemerintah yang sepanjang sejarah republik ini berdiri, katanya dalam keterangan tertulis, Selasa..

Berdasarkan hal ini, dia menilai pemerintah saat ini sedang terbelit masalah keuangan yang cukup melilit. Dia juga membeberkan, penyebab utama bertambahnya utang adalah minimnya sumber penerimaan negara, baik dari penerimaan dari bagi hasil eksploitasi sumber daya alam maupun penerimaan pajak.

Tambahan utang pemerintah setahun mencapai lima kali nilai penerimaan negara dari sumber daya alam. Utang pemerintah semakin meningkat dan terus berakumulasi.

Hal ini diperparah dengan kejatuhan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing ikut melipatgandakan jumlah itang, mengingat utang pemerintah sebagian besar dalam mata uang asing. Dengan kondisi pelemahan nilai tukar yang akan terus berlanjut maka nilai utang pemerintah tidak terprediksi dan dapat melompat secara tiba-tiba, sehingga mengancam pemerintah dan keselamatan Negara.

“Akibatnya bunga utang pemerintah yang harus dibayar dengan pajak rakyat makin mengkhawatirkan. Setiap tahun pemerintah harus membayar kewajiban bunga utang Rp 238,6 triliun (2018) melebihi satu setengah kali belanja subsidi. Belum lagi jika ditambahkan dengan cicilan pokok utang dan utang jatuh tempo,” katanya.

Dia mengingatkan, sebaiknya Pemerintahan Jokowi tidak menambah utang untuk menambal APBN 2019. Ini karena itu bisa membahayakan pemerintahan ke mendatang.

Dengan beban utang jatuh tempo 2019 senilai Rp 400 triliun lebih, bisa membuat pemerintahan ngerem mendadak karena tidak ada urang. Perang dagang Amerika Serikat melawan Cina telah menghantam seluruh harga komoditas, yang merupakan sumber keuangan utama pemerintah Indonesia baik penerimaan pajak SDA maupun PNBP SDA.

“Bayangkan saja di tengah situasi kewajiban pemerintah membesar. Sementara penerimaan anjlok. Istana Negara bisa disita pemberi utang!” kata dia menegaskan.(YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here