Solusi mengundang maskapai asing dari Presiden Joko Widodo untuk menurunkan harga tiket pesawat domestik bukannya tanpa resiko. Meskipun terdengar bagus, jika pemerintah tidak cermat bisa membuat operasi maskapai lokal tamat.

Oleh : Suandri Ansah / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Solusi mengundang maskapai asing dari Presiden Joko Widodo untuk menurunkan harga tiket pesawat domestik bukannya tanpa resiko. Meskipun terdengar bagus, jika pemerintah tidak cermat bisa membuat operasi maskapai lokal tamat.

Guru Besar Hukum Internasional dan Hukum Udara Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana meminta pemerintah ekstra hati-hati kalau ingin menyediakan tempat bagi maskapai asing. Terutama member kesempatan untuk melayani penerbangan jalur domestik.

“Jangan sampai masalah harga tinggi pesawat akan meliberalisasi industri penerbangan nasional,” ujar Hikmahanto Juwana dalam keterangan di Jakarta, Kamis (6/6).

Dia menjelaskan, dalam hukum udara dikenal azas cabotage, yaitu jalur-jalur yang hanya bisa dilayani oleh maskapai dalam negeri. Bahkan, secara universal ada larangan maskapai asing melayani rute domestic suatu negara.
“Pengecualian bisa terjadi apabila tidak ada kesanggupan dari maskapai lokal untuk melayani jalur-jalur tersebut,” ujarnya.

Hikmahanto menambahkan, adalah kebijakan kurang tepat apabila masalah harga tiket mahal diselesaikan dengan membuka pintu bagi maskapai asing dalam melayani rute dalam negeri. Dalam jangka panjang, katanya, operasi maskapai asing bisa membuat maskapai lokal mati alias tidak dapat beroperasi lagi.

“Penyesalan akan muncul pada masa datang apabila maskapai asing sudah masuk menjalani rute dalam negeri dan kemudian akan dilarang. Pemerintah akan sulit untuk membendung peran maskapai asing dengan peraturan perundang-undangan sekali pasar telah dibuka,” katanya.

Wacana mengundang pemain asing dalam industri penerbangan juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Bidang Usaha yang tertutup dan terbuka di bidang penanaman modal.

Sesuai azas cabotage dan UU No. 1 Tahun 2009, kepemilikan saham asing dalam perusahaan yang bergerak dalam bisnis Angkutan Udara, maksimum kepemilikan 49 persen. “Jadi…tidak ada satu negara pun di dunia yg mengijinkan maskapai milik asing untuk melayani rute domestik negaranya,” ujar pengamat penerbangan Alvin Lie.

Komisioner Ombudsman RI Bidang Transportasi ini menggambarkan, jika pasar transportasi usaha Indonesia menguntungkan dan atraktif, maka dalam sepuluh tahun terakhir sudah masuk banyak pemain baru, dengan pola seperti Indonesia Air Asia. Namun, faktanya tidak ada pendatang baru sedangkan pemain lama berguguran.

“Hanya tersisa Garuda Group, Lion Group dan Indonesia Air Asia untuk pelayanan rute nasional,” ujarnya. Dengan strategi bisnisnya, Indonesia Air Asia nyaris tidak pernah laba di Indonesia. Semua laba ditarik ke Malaysia yang tarif pajaknya jauh lebih rendah daripada Indonesia.(YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here