Pengusaha kecil dan menegah diperkirakan oleh Apindo Kaltim akan kesulitan membayar upah karyawannya jika UMP 2020 ditetapkan sebesar Rp2,9 juta.

Oleh: Yuliawan A

Poskaltim.com, Samarinda – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim, Slamet Brotosiswoyo, mengatakan bahwa penetapan UMP Provinsi tahun 2020 sifatnya terpaksa untuk menetapkan “perintah” tersebut. Karena upah yang ditetapkan ini dianggap sangat berat oleh para pengusaha di Kaltim.

“Kami masih sangat berat untuk hal ini. Tetapi dengan terpaksa atau tidak terpaksa. Kami harus menerima. Pak Gubernur (Isran Noor) pasti menekankan kami harus menetapkan hal itu,” ujarnya, Jumat, (25/10).

Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020 memang belum ditetapkan, namun besarannya dipastikan akan di atas UMP tahun 2018. dalam hitungan, diperkirakan akan naik 8,5 persen sehingga akan menjadi Rp2,9.

Padahal, ujar Slamet standar UMR tahun 2018 saja sebesar Rp2,7 juta per bulan, pengusaha di Kaltim tidak semuanya dapat memenuhi. Saat ini perusahaan di Kaltim untuk menetapkan UMP sebelumnya baru berkisar di angka 54 persen.

“Bagaimana kalau dinaikkan lagi. Kami khawatir, kalau hal ini diterapkan pada tahun depan, dipastikan akan berada di angka 50 persen yang tidak mampu membayar UMP dengan nominal yang tinggi seperti itu. Karena usaha mikro kecil dan menengah ini kan tidak stabil kondisinya,” ujarnya.

Apindo meminta agar ada penggolongan pengupahan yang disesuaikan dengan usaha mikro kecil dan menengah. Tujuannya, ucap Slamet, agar karyawan dari golongan usaha tersebut bisa menyesuaikan kondisi hasil usaha dengan jumlah yang akan dibayarkan kepada karyawan.

Slamet pun menilai, Pemprov Kaltim harus bijak menyikapi hal ini, agar para pengusaha juga bisa tetap menjalankan usahanya. “Kita juga akan dorong agar karyawan bisa mendapatkan haknya dengan layak, seperti mendapatkan untuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, sehingga kenaikan UMP bisa memberatkan pengusaha,” ujarnya.(YAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here