Oleh: Anisa Tri K / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Tim Advokasi untuk Demokrasi yang diprakarsai oleh LBH Jakarta, KontraS dan YLBHI melakukan pelaporan pelanggaran tersebut ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Rabu (2/10).

Tim Advokasi untuk Demokrasi yang diprakarsai oleh LBH Jakarta, KontraS dan YLBHI menilai aksi demonstrasi terkait penolakan RUU KUHP yang berlangsung di depan gedung DPR/MPR pada tanggal 24-30 September lalu, demonstrasi terkait penolakan RUU KUHP yang berlangsung di depan gedung DPR/MPR pada tanggal 24-30 September lalu, diduga telah terjadi tindakan represif dari pihak kepolisian.

Arif Maulana dari LBH Jakarta menyampaikan, jika mereka menerima laporan telah terjadi tindakan yang represif oleh polisi selama aksi 23-30 September 2019.

“Di tanggal 24-26 September 2019 sekitar 150 orang yang ditangkap, dan bertambah hingga 600 orang per hari ini,” lanjut Arif. Menurutnya, dalam proses penangkapan tidak ada keterbukaan dari pihak kepolisian perihal status para tahanan. Selain itu, akses untuk memberikan bantuan hukum kepada para tahanan ditutup oleh kepolisian, bahkan ada kesan menghalang-halangi.

Andi M. Rezaldy, KontraS, mengutarakan, bahwa hingga hari ini, KontraS masih menerima pengaduan. Menurutnya, pihak kepolisian ada kecenderungan menutupi akses para pendemo yang ditahan. “Ditutupnya akses komunikasi para tahanan berpotensi memberikan ruang pelanggaran HAM lebih jauh,” kata Andi.

Era Purnama Sari dari YLBHI yang juga tergabung dalam tim Advokasi, mencatat bahwa tindakan represi polisi sudah mengarah ke brutalitas. “Dua hari lalu, mereka datang dari berbagai arah seperti ingin menghalangi massa membubarkan diri dan ingin memburu,” ujar Era.

Menanggapi laporan ini, Mohammad Choirul Anam, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM menyatakan, jika pihaknya tidak pernah berhenti mengingatkan pihak kepolisian untuk tidak melakukan pelangaran HAM. “Tugas pokok kepolisian selama unjuk rasa bukan mengejar atau mengepung, melainkan melindungi,” kata Anam.

Lebih lanjut, terkait adanya peserta aksi yang melibatkan anak-anak dibawah umur, Anam mengingatkan jika ada sebagian kelompok anak-anak yang juga memiliki hak untuk berkumpul dan berekspresi. “Kami mengingatkan polisi untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak yang ditahan,” tutup Anam. (YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here