Oleh: Ahmad ZR / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) terus disorot karena dinilai banyak kontroversi. Ketua Aliansi Indonesia Cinta Keluarga (AILA), Rita Soebagio menilai ada tiga masalah besar dan menjadi pasal kontroversial dalam RUU PKS ini.

Pertama terkait definisi, kedua orientasi seksual, dan ketiga identitas gender. “Definisi yang mereka inginkan adalah berbasis consencual (kesepakatan),” kata Rita dalam diskusi publik RUU P-KS di kantor AQL, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (20/9).

Dalam RUU P-KS, definisi kekerasan seksual terdiri dari 60 suku kata, namun dari definisi panjang ini sangat sulit di operasionalkan karena mengandung makna-makna problematis. Misalnya, perbuatan menyerang hasrat seksual seseorang.

“Kekerasan seksual yang ingin mereka kenalkan kepada kita adalah bentuk hubungan seksualitas yang berangkat dari konsep persetujuan,” ujarnya.

Ketika Barat mengenal konsep seksualitas tanpa ikatan nilai, moral dan agama, maka mereka memerlukan norma baru bahwa seksualitas yang disebutkan tetap bermoral, yaitu seksualitas tanpa kekerasan dan paksaan. Artinya, ketika seksualitas di luar pernikahan dilakukan tanpa kekerasan dan paksaan, maka dianggap tidak melanggar moral.

“Nah, sejak awal kami menolak frasa kekerasan itu karena sangat filosofis,” kata master psikologi Universitas Indonesia ini.

Ia menyatakan, berbicara RUU P-KS, maka strength point-nya adalah berbicara terkait kejahatan seksual yang ada di sekeliling masyarakat. Alih-alih sebagai solusi, RUU ini dianggap tidak sepenuhnya bisa diterima masyarakat.

“Hingga sekarang kami tetap menolak seluruhnya RUU P-KS. Jadi, problemnya bukan karena tidak ada undang-undang, tapi sistem hukum kita yang belum memadai,” ujarnya.

Berbicara korban kekerasan seksual, AILA punya pandangan sama agar para pelaku dan korban dapat direhabilitasi. Namun, jika ingin tegas secara nomenklatur, AILA mengusulkan agar frasa kekerasan diganti menjadi kejahatan.

“Tapi ini juga berbahaya kalau definisi dihapuskan, mereka akan masuk di unsur-unsur yang lebih di detailkan. Jadi, sangat problematis dan dilematis,” katanya. (YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here