Oleh: Rudi Hasan / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka baru kasus korupsi e-KTP. Salah satunya adalah MSH (Miriam S Hariyani) selaku anggota DPR periode 2014-2019.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menyebut Miriam meminta suap berkode “uang jajan” 100 ribu dolar AS kepada Irman (selaku dirjen Dukcapil Kemendagri). “(Uang suap) untuk membiayai kunjungan kerja Komisi II DPR ke beberapa daerah. Permintaan itu disanggupi dan penyerahan uang dilakukan di sebuah SPBU di Pancoran, Jakarta Selatan, melalui perwakilan MSH,” kata Saut di Jakarta, Selasa (13/8).

Tak berhenti di situ, Miriam mengklaim kolega di Komisi II untuk terus meminta “uang jajan” kepada Irman. Itu belum ditambah dengan uang dari terdakwa kasus korupsi e-KTP lainnya, Sugiharto (pejabat di Kemendagri).

Sepanjang 2011-2012, Miriam diduga juga menerima beberapa kali suap dari Irman dan Sugiharto. “Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, MSH diduga diperkaya 1,2 juta dolar AS terkait proyek e-KTP ini,” kata Saut.

Keterlibatan tersangka ISE (Isnu Edhi Wijaya) selaku direktur utama Perum Percetakan Negara RI dan ketua Konsorsium PNRI, juga dibeberkan Saut. Pada Februari 2011, Isnu diduga ikut campur dalam memenangkan salah satu konsorsium yang mengikuti lelang proyek e-KTP.

Isnu juga bekerja sama dengan PLS (Paulus Tannos), Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra untuk membentuk konsorsium yang akhirnya ditunjuk. “Kemudian, tersangka ISE, tersangka PLS, dan perwakilan vendor-vendor lainnya membentuk Konsorsium PNRI,” ujar Saut.

Dalam aksinya, Isnu bersama konsorsium PNRI mengajukan penawaran paket pengerjaan dengan nilai kurang lebih Rp5,8 triliun dan dimenangkan untuk mendapat proyek. Pemenangan proyek oleh PNRI melalui campur tangan HSF (Husni Fahmi) selaku ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang juga pegawai negeri sipil di BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi).

Saut menyebut semua konstruksi perkara itu telah dijelaskan melalui fakta persidangan Setya Novanto. Fakta persidangan membeberkan bahwa manajemen bersama Konsorsium PNRI diperkaya Rp137,98 miliar dan Perum Peruri diperkaya Rp107,71 miliar terkait proyek e-KTP itu.(YAN/INI Network)

“Sebelum proyek EKTP dimulai pada 2011, tersangka HSF diduga telah melakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak vendor. Padahal, HSF dalam hal ini adalah ketua Tim Teknis dan juga panitia lelang,” ungkap Saut.

Empat orang tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here