KPU dan Bawaslu Samarinda menjadikan pelanggaran Pemilu 2019 sebagai perhatian serius, menjelang Pemilukada Kota Samarinda pada 2020.

Oleh: Yuliawan A

Poskaltim.com, Samarinda — Selama Pemilihan Umum Serentak 2019 lalu, di Samarinda ditemukan pelanggaran sebanyak 10.227 jenis. Terbanyak pelanggaran berupa ketidaktahuan calon dan simpatisan calon dalam memasang alat peraga kampanye.

Hal itu diungkapkan oleh Komisioner Bawaslu Kota Samarinda, Daini Rahmat, usai acara Rapat Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019, tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Rabu (24/7).

“Alat peraga kampanye seperti poster, spanduk, umbul-umbul maupun baliho yang paling banyak ditemukan pelanggaran. APK ini banyak dipasang ditempat-tempat yang seharusnya bukan pada seharusnya,” ujarnya.

Pelanggaran ini tentunya bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tahun 2018 Nomor 23 Tentang Kampanye Pemilu dan Nomor 28 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Dari 10.227 pelanggaran yang ditemukan atau dilaporkan masyarakat, sanksinya sangat ringan yaitu berupa teguran tertulis dari Bawaslu dan KPU. Jika pelanggaran sedang maka APK yang melanggar aturan akan dibongkar atau dilepas. Sedangkan sanksi berat berupa penghentian satu tahapan kampanye. Namun seluruh pelanggaran hanya berupa sanksi ringan dan sedang saja yang diberikan.

Daini berharap, pada Pemilu Kepala Daerah tahun 2020 mendatang, pelanggaran yang terjadi semakin kecil dan sanksi yang akan diberikan juga akan diperberat, misalnya denda sebesar Rp50 juta yang cukup memberatkan.

“Untuk Pemilukada tahun 2020, Bawaslu berharap tidak ada pelanggaran yang masif. Bawaslu juga akan lebih meningkatkan pengawasan serta sanksi yang memberikan efek jera bagi pasangan calon yang melanggar,” tegasnya.

Rapat Evaluasi Fasilitasi Pemilu 2019 ini dibuka oleh Ketua KPU Samarinda, Firman Hidayat dan didampingi komisioner KPU Samarinda lainnya. Rapat dihadiri juga oleh Bawaslu Kota Samarinda, perwakilan Pemkot Samarinda, TNI-Polri, Komisi Penyiaran Daerah dan perwakilan peserta Pemilu 2019.

Firman Hidayat mengungkapkan rapat ini sebagai rangkaian tahapan Pemilu Serentak 2019 dan fasilitasi ini merupakan sarana dalam membahas permasalahan yang ditemukan di lapangan.

“Jadi KPU bisa evaluasi dan bisa lebih siap untuk Pilkada Samarinda tahun 2020 mendatang,” ujarnya.(YAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here