Oleh: Andryanto S
Poskaltim.com, Jakarta – Kepala Badan Perencanaan Nasional yang juga menteri Perencanaan Nasional Bambang Brodjonegoro mengungkapkan adanya teknologi blockchain yang dapat berfungsi untuk optimalisasi rantai distribusi dan proses pemasaran. Bukan hanya itu, teknologi blockchain juga dinilai dapat membantu optimalisasi distribusi dana desa.
“Kemampuan blockchain untuk melacak, mengatur, dan mendistribusikan informasi dianggap dapat mengoptimalisasi proses pemasaran dan rantai distribusi. Solusi itu akan meningkatkan efisiensi rantai suplai di bidang agrikultur dan perikanan, juga manajemen e-commerce, Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), bahkan blockchain disebut dapat berfungsi untuk optimalisasi distribusi dana desa,” ujar Bambang Brodjonegoro dalam seminar Global Investment Blockchain Summit di Jakarta, Senin (29/7).
Pemerintah, lanjut dia, telah menyiapkan beberapa kebijakan yang mampu mengoptimalkan dampak dan hasil implementasi kemajuan teknologi di Indonesia, yakni memperbaiki kualitas layanan digital untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Kemudian, lanjut dia, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan lapangan kerja masa depan. Selain itu, mengintegrasikan riset, desain, dan pengembangan dengan modernisasi industri dan sektor produktif lainnya. Lalu, memperkuat ekosistem inovasi dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, institusi pendidikan, dan komunitas.
Kemudian mendorong kolaborasi perusahaan rintisan atau start-up, mencakup pengembangan ekosistem, akselerasi, inkubasi, hingga model bisnis dan aspek berkelanjutan dari bisnis start-up. Sebagai institusi perencanaan, Bambang Brodjonegoro mengatakan pihaknya mengandalkan perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
Kebijakan itu mencakup peta jalan transformasi digital, harmonisasi peraturan perundangan, kebijakan fiskal, kemudahan berusaha, juga kesediaan akses pendanaan dan tenaga kerja terampil. “Infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi juga menjadi sasaran kebijakan, sekaligus perbaikan keamanan siber dan tata kelola,” katanya. (YAN/INI Network)
