Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU, Kiai Robikin Emhas

Oleh: Azhar AP / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Aparat keamanan sering dibenturkan pada isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM), ketika melakukan penindakan terhadap teroris.

Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU, Kiai Robikin Emhas meminta aparat keamanan agar tak ragu melakukan penindakan tegas terhadap para pelaku terorisme dan radikalisme.

“Polisi tak perlu ragu dalam bertindak, tidak ada pelanggaran HAM jika penindakan hukum terhadap para pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU, Kiai Robikin Emhas terkait kasus penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto, Jumat (11/10).

Dia mengatakan, penyerangan yang dilakukan kelompok radikal terhadap Wiranto adalah perbuatan biadab yang tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan apa pun. Wiranto selaku Menko Polhukam merupakan pengemban amanah di bidang keamanan negara, sehingga yang diserang adalah simbol negara.

“Itu artinya, yang diserang hakikatnya adalah keamanan negara, rasa aman masyarakat. Untuk itu saya mendukung penuh upaya dan langkah-langkah aparat keamanan mengusut tuntas motif, pola, serta gerakan yang memicu terjadinya peristiwa tersebut,” ujarnya.

Meski begitu, Robikin meminta agar jangan ada yang mengaitkan kasus ini dengan masalah agama. Dalam ajaran Islam khususnya, kekerasan tidak dibenarkan.

“Jangan ada yang mengaitkan dengan Islam. Karena Islam adalah agama damai, rahmat bagi alam semesta (rahmatan lil alamin). Islam pasti mengutuk segala bentuk kekerasan seperti ini,” jelasnya.

Senada dengan Robikin, budayawan dan rohaniawan Katholik Romo Benny Soesatyo menyatakan dukungannya kepada aparat kepolisian dalam menindak tegas para pelaku terorisme yang ada di tanah air.

“Saya kira polisi tak perlu ragu dicap sebagai pelanggar HAM dalam melakukan penindakan terhadap pelaku terorisme, karena justru kekerasan yang dilakukan para teroris itu sendiri yang merupakan pelanggaran HAM. Aparat harus tegas dalam memerangi para terorisme dan radikalisme ini,” tutur Benny.

Staf Khusus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini mengatakan segala bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan oleh ajaran agama manapun. “Karena dengan mencederai orang lain, mereka itu (para pelaku terorisme) sedang Tuhannya dan melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain. Maka harus ditindak sesuai hokum yang berlaku di negeri ini,” katanya.

Benny juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat termasuk kaum muda untuk lebih arif dalam menggunakan media sosial. Karena saat ini sudah menjadi rahasia umum kalau media social dijadikan sebagai alat penyebaran konten-konten radikalisme.

“Masyarakat harus bersatu melawan radikalisme dan jangan member ruang kosong kepada para pelaku, apalagi sampai kehilangan rasionalitas dan malah mendukung aksi tersebut,” katanya. (YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here