Dalam catatan Psoko THR Kota Balikpapan, masih saja ada perusahaan yang tidak membayarkan THR karyawannya. Namun, hingga kini belum ada sanksi terhadap perusahaan tersebut.

Oleh: Andrie Aprianto

Poskaltim.com, Balikpapan — Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Tenaga Kerja menyatakan tidak bisa menindak perusahaan yang tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) pada lebaran 2019 lalu. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Balikpapan Tirta Dewi, pada Kamis (4/7).

Tirta Dewi mengatakan, tidak bisanya Disnaker Balikpapan memberi tindakan kepada perusahaan tersebut, karena tugas pengawasan ketenagakerjaan kini berada dibawa kewenangan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kaltim.

Padahal, Disnaker Kota Balikpapan telah membuka Posko Pengaduan THR dan telah menerima puluhan laporan sejak didirikan pada pertengahan Ramadhan 2019 lalu.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Balikpapan Tirta Dewi,
“Karena Pengawas Ketenagakerjaan itu dari provinsi, jadinya ya kami tidak bisa memerintah mereka. Itu kesulitannya,” ujar Tirta Dewi.

Menurutnya, dari laporan yang masuk ke Posko Pengaduan THR, rata-rata yang belum memberikan THR yakni perusahaan yang bergerak di bidang jasa seperti catering. Alasannya, karena perusahaan tersebut belum mampu secara operasional.

“Kami tanyakan, apakah ada kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja. Karena THR itu kewajiban perusahaan. Jadi ada perusahaan yang membayarkan setelah lebaran,” ujarnya.

Lanjut Tirta, perusahaan yang tidak memberikan THR harusnya mendapatkan sanksi sesuai aturan. Rata-rata laporan yang diterima, ada karyawan yang datang ke posko ada juga yang menyampaikan melalui aplikasi Whatsapp dan surat.

“Kalau THR tidak dibayarkan, tentu ada sanksi. Tapi banyak juga perusahaan yang telah membayarkan, karena kami terus imbau dan perusahaan untuk memberikan laporan pembayaran THR-nya,” jelasnya.(AND/YAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here