Ketua Pansel Capim KPK, Yenti Ganarsih, di kantor presiden Jakarta, Senin (2/9).

Oleh: Arif S / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Panitia seleksi calon pimpinan (pansel capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengumumkan 10 nama komisioner KPK 2019-2023. Sepuluh nama itu diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.
“Satu dari KPK, satu dari polisi, satu dari jaksa, satu auditor, satu advokat. Lalu dua dosen, satu hakim, dan dua orang PNS,” kata ketua pansel capim KPK, Yenti Ganarsih, di kantor presiden Jakarta, Senin (2/9).

Yenti menyampaikan hal tersebut seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Presiden sempat meminta agar panitia seleksi calon pimpinan KPK 2019-2023 mengoreksi nama-nama capim berdasarkan masukan masukan masyarakat.

Kesepuluh nama tersebut adalah:
1. Alexander Marwata (komisioner KPK 2014-2019)
2. Firli Bahuri (polri)
3. I Nyoman Wara (auditor BPK)
4. Johanis Tanak (jaksa)
5. Lii Pintauli Siregar (advokat)
6. Luthfi K Jayadi (dosen)
7. Nawawi Pamolango (hakim)
8. Nurul Ghufron (dosen)
9. Roby Arya Brata (pegawai Sekretaris Kabinet)
10. Sigit Danang Joyo (PNS Kementerian Keuangan).

Meski begitu, pansel capim KPK tetap mengajukan 10 nama. “Tidak ada perubahan nama, tidak tidak terjadi apa-apa,” ungkap Yenti.

Menurut Yenti, pansel adalah kepanjangan tangan presiden sehingga nama-nama tersebut sudah disetujui Joko Widodo. “Tidak ada istilah mengoreksi. Presiden mengikuti tahap demi tahap semuanya,” tutur Yenti.

Sebelumnya presiden mengutarakan perlunya pansel capim KPK mendenngarkan masukan masyarakat. “Ini eranya era keterbukaan. Saya juga minta agar masukan-masukan baik dari masyarakat, dari tokoh-tokoh yang telah memberi masukan juga bisa dijadikan catatan-catatan dalam rangka mengkoreksi apa yang telah dikerjakan oleh Pansel,” ujar presiden.

Proses penyerahan nama capim KPK dari pansel ke presiden ini diatur dalam pasal 30 ayat 8 dan 9 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pasal (8) berbunyi Panitia seleksi menentukan nama calon Pimpinan yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. (9) Paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebanyak 2 kali jumlah jabatan yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here