Oleh: Andrie Aprianto

Poskaltim.com, Balikpapan — Sidang gugatan hak warga negara atau Citizen Lawsuit yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Peduli Tumpahan Minyak Balikpapan (Kompak), terpaksa harus ditunda oleh Majelis Hakim. Pasalnya terdapat beberapa pihak yang tidak hadir pada sidang yang seharusnya berlangsung pada Selasa (18/6) siang.

Beberapa kendala yang membuat sidang harus ditunda hingga tiga minggu kedepan ini, lantaran Ketua Majelis sedang berada di luar daerah, selain itu salah satu tergugat yakni Kementerian Perhubungan RI yang berada di pusat, harus diundang hadir dan memerlukan waktu untuk proses pemanggilannya.

“Kita tunda tiga minggu lagi ya. Kan Kementerian Perhubungan RI, Kantornya di Jakarta. Proses pemanggilannya memang agak lama. Majelis Hakim juga sedang tidak berada di tempat ini,” ujar Hakim Ketut Mardika SH MH, Selasa (18/6).

Dari pantauan Poskaltim.com di Pengadilan Negeri Balikpapan, sejatinya telah hadir beberapa tergugat diantaranya Pemkab PPU, KLHK, Kementerian Kelautan, dan Pemprov Kaltim.

“Dari beberapa tergugat Cuma dari Balikpapan dan Kementerian Perhubungan saja yang tidak hadir hari ini, selebihnya ada itu,” jelas Ketut.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Pemprov Kaltim Radiansyah mengatakan, untuk menanggapi tuntutan dari pihak penggugat, Pemprov Kaltim telah menyusun perda terkait pengamanan pantai pesisir. Selain itu Pemprov akan memastikan mematuhi proses persidangan yang sedang berjalan ini, dengan selalu menghadiri di tiap proses sidangnya.

“Keinginan teman-teman dari Kompak sudah kita tindaklanjuti dengan menyusun perda itu. Kita akan coba terus hadir di persidangan ya. Kita hormati lah gugatan dan proses sidang ini,” ujarnya sambil berlalu.

Sedangkan perwakilan penggugat Pradarma Rupang mengatakan, dalam pengajuan gugatan tersebut pihaknya lebih mengarah kepada wilayah regulasi atau wewenang pemerintah. Dan pemerintah yang dimaksud adalah Provinsi Kaltim, Pemkot Balikpapan, dan Pemkab PPU. Dimana Pemerintahan yang dimaksud tersebut dianggap gagal dalam proses penanganan bencana tumpahan minyak yang terjadi setahun silam.

“Sejauh ini mengapa kita mengajukan Citizen Lawsuit ini, karena kita nilai pemerintah baik provinsi, Balikpapan dan PPU gagal dalam hal menanggulangi kasus tumpahan minyak setahun lalu. Bahkan evakuasi korbanpun tidak ada. Artinya, pemerintah tidak sigap dalam musibah ini,” ujarnya.

Bahkan dirinya menilai para pemegang otoritas kewenangan lemah baik dalam segi kebijakannya maupun pengawasannya, sehingga pada kejadian tumpahan minyak tersebut menimbulkan korban jiwa.

“Ini ada upaya pengaburan siapa-siapa yang seharusnya bertanggung jawab. Makanya, di sini peran negara dan seharusnya semua yang terlibat harus dimintai pertanggungjawabannya,” tegasnya.

Lanjut Pradarma Rupang, , tujuan gugatan tersebut untuk meminta para tergugat bertanggungjawab atas dampak tumpahan minyak yang terjadi setahun silam.
“Intinya kami hanya minta siapa yang bertanggungjawab atas musibah setahun silam,” ujarnya.

Sidang pada Selasa (18/6) mengagendakan pemeriksaan awal dan mendengarkan penjelasan hakim di sidang. Namun sidang sempat diskors selama dua jam, untuk menunggu Ketua Majelis. Namun karena yang bersangkutan tidak berada ditempat maka sidang ini akan ditunda tiga minggu lagi.(AND/YAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here