Oleh: Eko P / Yuliawan A

Poskaltim.com, Wellington – Setelah kejadian penembakan muslim di Christchurch, Parlemen Selandia Baru kemudian meloloskan UU Kepemilikan Senjata yang lebih ketat, termasuk pelarangan penggunaan senjata semi otomatis dan juga pembelian kembali senjata.

Dalam sebulan terakhir, ribuan senjata api telah diserahkan kembali ke pemerintah Selandia Baru untuk dimusnahkan menyusul peristiwa itu.

Dalam peristiwa penyerangan terhadap dua mesjid tersebut di bulan Maret, 51 orang tewas, dan 49 luka-luka ketika seorang pria bersenjata melepaskan tembakan dengan senjata semi otomatis.

Sebulan lalu, lokasi pengumpulan senjata yang dilakukan terbuka untuk publik dilakukan di Christchurch hanya beberapa kilometer dari lokasi kejadian.

Polisi Selandia Baru mengatakan kepada ABC bahwa dalam program pengembalian senjata dalam satu bulan terakhir, lebih dari delapan ribu senjata dan 33 ribu bagian dari senjata dikembalikan.

Atas pengembalian itu sekitar $NZD 17 juta atau sekitar Rp17 miliar sudah dibayarkan.
Wakil Kepala Polisi Selandia Baru Mike Clement mengatakan dia puas dengan perkembangan sejauh ini.
“Kami memperkirakan, berdasarkan apa yang sudah terjadi dalam program yang sama di Australia di tahun 1990-an, akan terlihat adanya pengembalian besar di awal, kemudian menurun di tengah dan peningkatan lagi di bagian akhir.” kata Clement.

Pihak berwenang di Selandia Baru berharap skema ini sama suksesnya seperti yang pernah dilakukan di Australia menyusul peristiwa pembunuhan massal di Port Arthur 23 tahun lalu dimana kemudian sekitar 700.000 senjata dikembalikan dan dihancurkan.

Total kompensasi keseluruhan adalah sekitar $NZD 207 juta.
Menjelang pengembalian pertama di Christchurch bulan lalu, Nicole McKee dari Dewan Pemilik Senjata Berlisensi (COLFO) mengatakan kepada ABC bahwa para pemilik senjata yang sah ini tidak diajak berkonsultasi mengenai perubahan hukum.

“Ada 250 ribu anggota kami di Selandia Baru, dan kalau ditambah dengan anggota keluarga mereka jumlahnya bisa mencapai 1 juta, jadi kami wajib didengarkan.” kata McKee bulan Juli lalu.

Masa pengembalian senjata ini masih lima bulan lagi, dimana mereka yang mengembalikan tidak akan dijatuhi hukuman selama masa tersebut. Setelah masa pengampunan berakhir, kepemilikan senjata terlarang bisa dikenai hukuman maksimal lima tahun penjara.(YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here