Oleh: Icheiko Ramadhanty / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Setelah penyerangan brutal di sejumlah masjid di Chrischurch, Selandia Baru, pada 15 Maret 2019, yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan aksinya. Ketika itu, sang teroris menyiarkan langsung aksi sadisnya melalui platform Facebook dan Youtube.

Kejadian itu membuat Pemerintah Selandia Baru memperhatikan kembali berbagai kebijakan terkait penggunaan media sosial secara tegas dan intensif. “15 Maret lalu (penyerangan Chrischurch) dilihat secara langsung sebanyak 400 ribu kali sebelum dihapus di Facebook dan 1,5 juta video sudah dihapus dari platform sebelum 24 jam,” ujar Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Jonathan Austin, di Jakarta, Selasa (10/9).

Setelah peristiwa penyerangan itu, kata dia, Perdana Menteri Arden dan Pemerintah Selandia Baru memutuskan untuk meninjau ulang kebijakan penggunaaan media sosial. Menurut Austin, pemerintahnya juga menargetkan pembentuka. Forum Internet Global sebagai upaya untuk menghentikan aksi terorisme, terutama melalui platform media sosial.

“Dengan begitu, langkah itu akan lebih efektif dan kolaboratif. Kami ingin membangun protokoler krisis untuk mempercepat kolaborasi jika itu diperlukan. Kami ingin mengadopsi lebih riset mengenai konten online mengenai teroris dan ekstrimis. Termasuk, terhubung dengan penelitian berbagai data dari sejumlah perusahaan,” ucapnya.

Senada dengan Selandia Baru, Pemerintah Australia juga menyatakan, keselamatan warga yang sedang melakukan perjalanan ke luar negeri, tidak kalah penting untuk diperhatikan. “Dengan bijak kami memanfaatkan diplomasi digital dalam proses, kami menggunakannya untuk memonitor tentang apa yang kemungkinan akan terjadi,” tutue Direktur Manajemen Krisis dan Rencana Kontigasi Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia, James Buttigieg.

“Kami juga menggunakannya untuk meningkatkan kewaspadaan, kami juga menggunakannya untuk menyebarkan berbagai saran dan informasi bagi para traveler Australia. Tentang apa yang baik bagi mereka lakukan pada saat-saat tertentu,” ungkapnya.

Menurut Buttigieg, pengawasan terhadap warga itu dapat dilakukan dengan pemanfaatan sosial media maupun pesan singkat (SMS), terutama jika negara yang dikunjungi terdapat ancaman bencana maupun terjadi bencana. Dia menjelaskan, ada lima poin penting penerapan yang dilakukan Australia pada saat keadaan krisis.

Yang pertama, memberikan peringatan dini; kedua, memonitoring saran dari otoritas lokal; ketiga, meningkatkan kewaspadaan masyarakat atas; keempat, memublikasikan tindakan penanganan krisis sesegera mungkin, dan; terakhir, menghubungi kontak emergensi terdekat dari lokasi.(YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here