Sekretaris Jenderal MUI, Anwar Abbas

Oleh: Ahmad ZR / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Kabar pencekalan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) turut ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal MUI, Anwar Abbas, yang mengingatkan, setiap warga negara memiliki hak yang sama dan dijamin oleh negara. Karenanya, pemerintah tidak boleh menggantung status warga negara seseorang dengan surat pencekalan melalui dalih keamanan.

“Iya kan setiap warga negara punya hak ya. Kalau ada praktik-praktik tertentu yang melanggar ketentuan yang ada di Indonesia, praktik itu harus dihentikan,” kata Anwar saat ditemui di kantor MUI, Jakarta, Selasa (12/11).

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD membantah kabar tersebut, banyak pihak prihatin atas kondisi yang dialami HRS. Terlebih, mayoritas masyarakat Indonesia menanti kedatangan Habib Rizieq ke Indonesia.
“Apakah yang dialami oleh Habib Rizieq sekarang ini sesuai atau tidak, jika sesuai maka hak-hak Habib Rizieq harus dipulihkan,” ujarnya.

Adapun jika Habib Rizieq masih tersandung kasus hukum, maka harus diselesaikan secara proporsional dan imparsial. Hukum harus ditegakan sesuai dengan porsinya, bukan menjadi alat politik.

“Iya ini kan negara hukum. Kalau ada orang melanggar hukum, maka hukum harus tegak. Tapi kalau tidak ada orang melanggar hukum ya jangan dihukum dong ya,” katanya

Sebelumnya, Ketua DPP Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Ustaz Slamet Maarif memberikan klarifikasi terkait surat bukti cekal dan masa visa Imam Besar Habib Rizieq Shihab (IB HRS). Dia menyebutkan banyak pemberitaan yang menyatakan IB HRS dilarang pulang ke Tanah Air karena overstay.

“IB HRS bukan tidak berani pulang, akan tetapi kepulangan beliau terhalang oleh hambatan yang bersifat politis yang bersumber dari pihak Indonesia,” kata Slamet dalam konferensi pers di kantor DPP FPI, Jakarta, Senin (11/11).

Slamet menjelaskan, hambatan tersebut disebabkan oleh persepsi yang salah terhadap lB HRS. Pihak yang memberikan hambatan tersebut selalu mempersepsikan IB HRS sebagai musuh yang keberadaannya tidak diinginkan di Indonesia.

“lni dapat kita lihat dari postingan salah satu buzzer penguasa yang menyatakan bahwa IB HRS memang diskenariokan untuk diasingkan,” katanya. (YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here