Oleh: Muhajir/ Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta pada Kamis (26/9), DPR telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara.

“Apakah pembicaraan tingkat II, pengambilan keputusan tentang RUU PSDN untuk Pertahanan Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?” tanya pimpinan sidang, Agus Hermanto, kepada anggota DPR yang hadir.

“Setuju…” jawab anggota serempak. Bunyi palu pun terdengar sebagai penanda RUU tersebut telah disahkan menjadi undang-undang (UU).

Hadir pada kesempatan itu, Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu. Dia mengatakan, program bela negara telah memiliki payung hukum.

“Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas segala perhatian dan dukungan dalam menyelesaikan proses pembahasan RUU ini,” kata Menhan.

Namun, timbul pertanyaan, apakah akan ada wajib militer bagi rakyat Indonesia?
UU itu secara garis besar mengatur tentang bela negara. Menhan Ryamizard menjelaskan bela negara yang dimaksud bukanlah wajib militer.

“Saya sudah bilang itu bukan wajib militer. Yang jelas bukan wamil,” kata Ryamizard di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (25/9)

Bela negara menjadi salah satu upaya dalam melakukan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Hal itu sebagaimana termuat dalam Pasal 3 ayat 1.

Selain itu, persoalan bela negara diatur lebih lanjut di pasal 4 yang merinci bahwa langkah itu sebagai bagian kesiapan untuk pertahanan negara. Dalam pasal tersebut, upaya bela negara digelar melalui ayat 2 poin b tentang pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.

Berikut ini bunyi pasal 4:
1. Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan
Pertahanan Negara.
2. Keikutsertaan Warga Negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
a. pendidikan kewarganegaraan;
b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
d. pengabdian sesuai dengan profesi.

Sementara pelatihan dasar kemiliteran secara wajib diatur lebih dalam pada pasal 4. Berikut ini bunyi pasal tersebut:
1. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan bentuk pembekalan kemampuan dasar militer bagi Warga Negara.
2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi Warga Negara sebagai calon Komponen Cadangan.
3. Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib untuk pembentukan calon Komponen Cadangan.
4. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai pembentukan Komponen Cadangan.
(YAN/INI Network?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here