“Rapat ini disepakati berdasarkan catatan dari masyarakat dan telah disetujui oleh semua unsur dari fraksi,” kata Anggota Banggar Jazilul Fawaid yang memimpin rapat di Ruang Rapat Bangar, Gedung DPR, Jakarta, pada Selasa (10/9).

Oleh: Nur Diansyah / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam RUU APBN 2020 sebesar Rp 1.670 triliun. Dana sebesar ini untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah melalui lima program prioritas.

“Rapat ini disepakati berdasarkan catatan dari masyarakat dan telah disetujui oleh semua unsur dari fraksi,” kata Anggota Banggar Jazilul Fawaid yang memimpin rapat di Ruang Rapat Bangar, Gedung DPR, Jakarta, pada Selasa (10/9).

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani menyampaikan, bahwa alokasi belanja pemerintah pusat tersebut naik 9,4% dibanding outlook tahun 2019. Perkembangan daripada rancangan dan kebijakan tersebut merupakan hasil pembaharuan dari usulan presiden dan hasil rapat kerja dengan Menteri Keuangan.

Sebagai koordinator panitia kerja (panja) pemerintah, Askolani menekankan, fokus daripada kebijakan pemerintah pusat akan semakin efisien dan efektif dengan adanya lima program prioritas.

Pertama, SDM yang berkualitas dengan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 505,8 triliun dan anggaran kesehatan sebesar Rp 132,2 triliun.

Askolani menuturkan, dalam dua tahun ini, SDM yang berkualitas menjadi salah satu kunci utama daripada arah kebijakan ke depan.

Kedua, penguatan program perlindungan sosial dengan anggaran sebesar Rp 385,3 triliun. Menurut Askolani, dalam dua tahun ini tingkat kemiskinan di Indonesia turun di bawah 10% sejak tahun 2018.

Ketiga, akselerasi pembangunan infrastruktur dengan anggaran sebesar Rp 419,2 triliun. Dia menuturkan, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan Indonesia untuk bisa mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan cepat. Kemudian, kata dia, penyerapan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

Keempat, birokrasi yang efisien, melayani, dan bebas korupsi dengan anggaran Rp 261,3 triliun.
Askolani mengatakan, poin keempat ini menjadi satu di antara visi dari pemerintah untuk memperbaiki pelayanan daripada aparatur pemerintah.

Dan kelima, antisipasi ketidakpastian yang menyangkut ekonomi, keamanan, dan politik. Selain itu, juga untuk mitigasi risiko bencana, pelestarian lingkungan, dan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), serta penguatan fiscal buffer.

“Untuk mengantisipasi itu, tahun 2019 dan 2020, dari sisi kebijakan fiskal pemerintah juga sudah menyiapkan mitigasi kebijakan dan regulasi untuk mengantisipasi daripada ketidakpastian ekonomi global,” papar dia.

Askolani juga menuturkan, kunci daripada langkah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah sinergi dan koordinasi lebih baik antar lintas kementerian, juga dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus lebih optimal.(YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here