Anggota DPRD Kaltim terpilih Rusman Yakub menemui mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Garda Kaltim, yang menyodorkan lima poin tuntutan dan meminta para anggota dewan untuk menendatangani pakta intergritas.

Oleh: Yuliawan A

Poskaltim.com, Samarinda – Setelah beberapa mahasiswa berhasil menyusup ke dalam ruang sidang utama dengan agenda Rapat Paripurna Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Anggota DPRD Kaltim periode 2019-2024, mahasiswa akhirnya ditemui oleh anggota DPRD Kaltim 2014-2019, yang juga terpilih kembali untuk yang kedua kalinya mendatang, politisi Partai Persatuan Indonesia (PPP) Rusman Yakub di halaman depan Gedung DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar Samarinda.

Rusman Yakub menilai, apa yang dilakukan oleh mahasiswa adalah bentuk kontrol terhadap anggota legislatif agar dapat bekerja dengan baik mengawasi jalannya pembangunan di Kaltim yang dilaksanakan oleh eksekutif.

“Saya menyambut baik dan mengapresiasi unjuk rasa yang dilakukan oleh adik-adik. Saya mengapresiasi tuntutan yang diminta terutama tentang transparansi kegiatan DPRD agar bisa turut dipantau oleh masyarakat luas terutama kalangan mahasiswa. Jadi lima poin tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa ini tidak ada yang bertentangan karena hal tersebut sudah menjadi tugas anggota DPRD,” ujarnya dihadapan mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Garda Kaltim, pada Senin (2/9).

Lima poin yang disodorkan oleh para mahasiswa yaitu agar seluruh anggota DPRD terpilih dapat hadir dan mengikuti rapat paripurna dengan serius, tidak terlibat praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta tidak terjerat kasus penyalahgunaan narkotika dan menunaikan tanggung jawab yang kini diemban serta memberi peran atau melibatkan mahasiswa untuk berdiskusi dan memberi masukan, atas setiap keputusan yang akan diambil.

Sementara itu, Febri Abdul Haminuddin selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mulawarman, menyampaikan, aksi ini dilakukan untuk memberikan peringatan kepada 55 anggota DPRD Kaltim yang akan mengemban tugas sebagai anggota dewan periode 2019-2024, agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam menyuarakan aspirasi masyarakat hingga maksimal.

“Masih banyak permasalahan yang tidak kunjung selesai di Provinsi Kaltim, utamanya dalam hal pengelolaan lubang tambang, pendidikan, dan pemindahan ibu kota negara,” ucap Febri.(YAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here