Managing Partner Danny Darussalam Tax Centre (DDTC), Darussalam menilai tax amnesty (TA) jilid II ini dinilai tidak akan efektif mendongkrak penerimaan pajak.

Oleh: Suandri Ansah / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Pengampunan pajak atau tax amnesty telah sukses dilaksanakan pemerintah pada tahun 2016 lalu. Kini pemerintah kembali membuat tax amnesty jilid II.

Namun tax amnesty (TA) jilid II ini dinilai tidak akan efektif mendongkrak penerimaan pajak. ‘Promo’ ini justru akan menimbulkan ketidakadilan bagi para wajib pajak yang patuh.

“Tax amnesty jilid dua justru ada pertanyaan besar. Selama ini wajib pajak patuh dapat apa selalu dipertanyakan. Tetapi, ketika ada wajib pajak tidak patuh kok diberi insentif,” ujar Managing Partner Danny Darussalam Tax Centre (DDTC), Darussalam di temui di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Darussalam menilai, amnesti pajak kedua justru menjadi semacam insentif pagi perusahaan yang mangkir pajak atau tidak mengikuti amnesti pajak jilid I. Padahal, katanya, insentif seharusnya diberikan kepada perusahaan yang patuh pajak.

“Jadi yang terjadi justru kebalik. Yang ini yang tidak saya inginkan. Jadi pilihannya sekarang bagaimana memperlakukan wajib pajak yang tidak patuh apakah diberikan insetif atau disentif penegakan hukum,” katanya.

Dia meminta pemerintah bertindak tegas, tidak mencla-mencle soal wacana amnesti pajak jilid II. Katakan saja tidak ada amnesti pajak lagi, sehingga para perusahaan patuh pajak bisa mendapat jawaban melegakan.

“Apa benefit saya selama saya patuh, perlu jawaban pemerintah bila tidak ada lagi tax amnesti,” katanya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah merencanakan tax amnesty jilid II setelah menerapkan kebijakan itu pada Juli 2016 hingga Desember 2017. Rencana tersebut sedang digodok dan masuk dalam paket reformasi pajak yang akan diajukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Loh di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Jika itu yang terbaik kita lihat nanti,” katanya saat ditemui di Kantor Kadin, Jakarta, Jumat (2/8).

Ia menuturkan bahwa rencana tersebut merupakan salah satu kajian paket reformasi pajak yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. “Ya sekarang kami timbang dulu semuanya. Kami akan lihat situasi yang memungkinkan,” ujarnya.(YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here