Oleh: Suandri Ansah / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo menekankan uoaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan daripada penanganan setelah kebakaran yang berdampak sangat besar bagi lingkungan.

Dalam rapat terbatas di Hotel Novotel Pekanbaru, Senin kemarin (16/9), presiden meminta perangkat negara untuk bangun kerjasama yang solid dalam penanganan karhutla. Hal yang menjadi sorotan Presiden adalah upaya pencegahan karhutla yang dinilai belum efektif.

Ketidakefektifan itu dinilai karena kerjasama dan insiatif dari perangkat pemerintahan pusat, pemerintahan daerah dan aparat keamanan dalam menanggulangi karhutla belum maksimal.

“Pencegahan di dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan itu adalah mutlak harus dilakukan. Karena kalau yang terjadi sudah kejadian kebakaran apalagi di lahan gambut, pengalaman bertahun-tahun kita sudah mengalaminya, sangat sulit menyelesaikan,” ujar Jokowi dalam sesi pengantar rapat.

Dia meminta seluruh pihak, mulai pusat hingga ke daerah untuk melakukan konsolidasi dalam penanganan karhutla secara menyeluruh. Seluruh pihak terkait juga dimintanya bergerak aktif dalam menangani karhutla yang terjadi saat ini.

“Kalau infrastruktur ini diaktifkan secara baik saya yakin yang namanya satu titik api sudah pasti ketahuan dulu sebelum sampai menjadi ratusan titik api. Itu sudah saya ingatkan berkali-kali mengenai ini,” kata Presiden.

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menilai, selama ini pendekatan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi karhutla masih sebatas penanggulangan dan penegakan hukum. Fungsi pencegahan dan pengawasan masih minim perhatian.

Dalam penelitian audit kepatuhan karhutla yang disusun ICEL (2017), dijumpai temuan belum adanya pengawasan periodik dan intensif, data pencegahan dan pengawasan yang tidak transparan, serta belum adanya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG).

Evaluasi perizinan juga tidak pernah dilakukan. Bahkan perizinan di bidang lingkungan seringkali dianggap menghambat investasi dan hendak dipangkas.

Menurut ICEL, ketidakseriusan itu tampak jelas dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 mengenai Online Single Submission (PP OSS) di mana dikenal adanya Izin Lingkungan hanya berdasarkan komitmen semata.

“Pasca karhutla 2015, Presiden membuat Inpres No. 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Tetapi Inpres tersebut tidak dijalankan dan diawasi dengan serius,” ujar Deputi Direktur Pengembangan Program ICEL, Raynaldo Sembiring, Selasa (17/9).

Dari hasil sengketa informasi antara ICEL dengan Kemenkopolhukam tahun 2018, terungkap bahwa tidak pernah ada laporan pelaksanaan Inpres tersebut. ICEL mempertanyakan pelaksanaan pengendalian karhutla yang diamanatkan Inpres tersebut.

Adapun dalam amar Putusan Sengketa Informasi Nomor 001/1/KIP-PS-A/2017 yang disebutkan Raynaldo, Komisi Informasi memerintahkan kepada Kemenkopolhukam selaku Termohon untuk menyusun laporan pelaksanaan Inpres No. 11 Tahun 2015 dan memberikannya kepada Pemohon sebagai informasi publik yang terbuka untuk umum.

“Kemudian terhadap Putusan CLS Palangkaraya yang isinya adalah pelaksanaan kewajiban hukum saja pun, Presiden masih mau mengajukan PK,” imbuhnya.

Menurut Raynaldo, seandainya dari tingkat banding Presiden tidak mengajukan Peninjauan Kembali (PK), maka kebijakan dan sistem pengendalian karhutla berdasarkan putusan tersebut sudah tersedia. (YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here