Walau belum dipastikan di provinsi mana ibu kota baru Indonesia, tetapi Presiden Joko Widodo mantap untuk memilih Pulau Kalimantan.

Oleh: Eko P / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Pilihan Presiden Joko Widodo yang memastikan bahwa lokasi ibu kota baru negara Republik Indonesia nantinya terletak di Pulau Kalimantan. Hal ini didasarkan pada sejumlah kajian yang mengerucut pada pulau tersebut.

“Setelah ke lapangan dan mendapatkan beberapa kajian, meskipun belum selesai 100 persen, sudah semakin mengerucut. Pilihannya juga sudah jelas bahwa ibu kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan. Provinsinya di mana? Ini yang harus didetailkan lagi,” ujar Jokowi, Selasa(6/8).

Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait kembali melakukan pembahasan mengenai rencana pemindahan ibu kota negara. Pembahasan hal tersebut dilakukan dalam rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari ini.

Dalam rapat tersebut, Presiden setidaknya menyebut Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan sebagai calon ibu kota baru yang sedang dikaji. Ia menjelaskan bahwa lokasi ibu kota baru tersebut akan segera diputuskan.

Untuk itu, dirinya meminta jajaran terkait untuk benar-benar melakukan kajian mendalam terhadap segala aspek yang harus diperhatikan dalam proses pemindahan ibu kota ini.

“Nanti setelah dipaparkan secara detail akan segera kita putuskan,” katanya.

Jokowi mengatakan dalam melakukan pengambilan keputusan tersebut ia memosisikan diri sebagai Kepala Negara yang dengan segala daya dan upaya hendak memajukan bangsa Indonesia melalui visi besar untuk puluhan tahun mendatang.

“Kita memutuskan ini, saya memutuskan nantinya, bukan sebagai kepala pemerintahan tetapi sebagai kepala negara. Kita harus melihat visi besar 10 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, dalam kita berbangsa dan bernegara,” ucapnya.

Soal skema pembiayaan untuk mendukung rencana pemindahan ibu kota tersebut juga turut disinggung. Payung hukum juga disebut olehnya untuk segera disiapkan oleh jajaran terkait.

“Saya minta disiapkan mulai dari sekarang mengenai skema pembiayaan baik yang bersumber dari APBN maupun non-APBN, juga yang berkaitan dengan desain kelembagaan yang diberikan otoritas nantinya. Juga yang paling penting adalah payung hukum regulasi mengenai pemindahan ibu kota ini,” tandasnya.(YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here