Presiden Joko Widodo

Oleh: Rudi Hasan / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Peneliti Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum), Ferdian Andi mengatakan, presiden harus meminta pertimbangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menelusuri rekam jejak calon pembantunya.

“Pertimbangan dari KPK dan PPATK dapat dijadikan bahan rujukan bagi Presiden dalam memilih calon pembantunya terkait dengan integritas calon menteri apakah terindikasi terlibat dalam kasus korupsi atau pencucian uang atau tidak,” kata Andi di Jakarta, Selasa (15/10).

Menurut dia pertimbangan KPK dan PPATK tentang jejak rekam para calon menteri sangat diperlukan, untuk memastikan sosok yang ditunjuk nanti tidak tersandera oleh persoalan integritas di masa lalunya. Selain dari dua lembaga itu, kata Andi, Jokowi juga bisa dapat meminta bahan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait rekam jejak kandidat menteri.

Pertimbangan dari dari badan itu terkait dengan apakah calon menteri terpapar paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila atau tidak. “Termasuk presiden juga dapat meminta bahan dari BNN apakah calon menteri memiliki riwayat penyalahgunaan narkotika atau tidak,” ujar dia.

Andi berpendapat, meminta pertimbangan dari lembaga-lembaga negara terkait rekam jejak calon menteri semestinya dapat dijadikan tradisi yang baik untuk memastikan pembantu presiden bersih lahir dan batin. Dengan demikian, sudah seharusnya Jokowi menerima masukan dari lembaga-lembaga itu.

Andi mengutarakan, permintaan pertimbangan dari lembaga semacam KPK bukan berarti mereduksi hak prerogatif yang dimiliki presiden. Permintaan pertimbangan itu juga sebaiknya tidak dijadikan festival yang ujung-ujungnya menimbulkan kegaduhan publik.

Dia menuturkan, substansi permintaan pertimbangan atau bahan dari lembaga-lembaga tersebut semata-mata untuk memastikan para pembantu presiden bersih dan berintegritas, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan sistem presidensial. “Karena bersih tidaknya para pembantu Presiden sangat ditentukan oleh pilihan Presiden dalam memilih para pembantunya, bukan oleh pihak yang lainnya,” ucap Andi. (YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here