Oleh: Rudi Hasan / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Setelah gelombang demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran di sebagian besar daerah di Indonesia, akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendengar masukan terkait kontroversi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang baru. Presiden menyebut banyak dorongan untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mengakhiri polemik tersebut.

“Utamanya masukan itu berupa penerbitan perppu. Tentu akan kami hitung. Setelah kami putuskan, akan kami sampaikan,” kata Jokowi di Jakarta, Kamis (26/9).

Hal itu diungkapkan Jokowi setelah bertemu para tokoh dan negarawan di Istana Negara. Kendati demikian, dia tak ingin berandai-andai. Sebab, pihaknya akan mengkaji terlebih dulu mengenai UU KPK yang baru itu.

Jika diperlukan, akan dibuat perppu. Jokowi tidak bisa memastikan peluang penerbitan perppu itu sekarang, karena banyak pertimbangan politis yang harus dilakukan.

“Akan kami pertimbangkan, terutama dari sisi politiknya,” ujar Jokowi.

Intinya, mantan wali kota Solo itu akan bergerak cepat menyerap aspirasi para tokoh. Dia berjanji akan mengambil keputusan terkait perppu itu dalam waktu dekat. “Secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya,” kata dia.

Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menuturkan, ada dua opsi selain perppu untuk menyelamatkan KPK. Opsi-opsi itu adalah uji legislasi di parlemen dan uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Namun, Mahfud menyebut perppu oleh presiden adalah opsi paling utama. Alasannya, pembahasan terkait persoalan itu bisa dilakukan kapan saja. “Presiden juga sudah menampung, pada saatnya yang memutuskan istana,” ujar Mahfud. (YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here