Oleh: Icheiko Ramadhanty / Yuliawan A
Poskaltim.com/ Jakarta — Direktur Eksekutif Institute for Security and Strategic Studies (Isess), Khairul Fahmi berpendapat, keputusan presiden mengaktifkan kembali jabatan wakil panglima TNI, dikarenakan lebih kepada kebutuhan organisasi dari TNI itu sendiri.
“Menurut saya beberapa waktu belakangan ini, TNI sedang serius dengan pengembangan organisasinya. Bisa dilihat ada banyak satuan baru yang dibentuk di mana tiga atau empat dipimpin oleh bintang tiga,” katanya dihubungi Indonesiainside.id, akhir pekan ini.
Menurut dia, hal itulah yang kemudian menjadi landasan bahwa panglima bukan saja harus berbagi peran dengan wakil, tetapi juga untuk memastikan komando atau konsolidasi-konsolidasi bisa berjalan. Khairul berpendapat, keberadaan jabatan tersebut akan meminimalisasi kelemahan dalam hal komando.
“Terutama karena TNI tidak banyak terlibat dalam kegiatan operasi militer selain perang. Itu kan tentunya jika hanya dikendalikan oleh seorang panglima, saya kira akan aneh dan berat (tugasnya),” ucap Khairul.
Dia pun membeberkan beberapa urusan TNI yang cukup vital, seperti masalah penumpukan atau inflasi perwira. “Baik itu perwira menengah atau tinggi. Saya pikir itu harus dipikirkan solusinya,” ujarnya.
Khairul mengatakan, terdapat tiga agenda utama yang diprediksi menjadi prioritas TNI ke depan selain persoalan modernisasi alutsista, yaitu pengembangan organisasi, pengembangan operasi-operasi, dan penataan SDM.
“Ini tiga hal yang saya kira menjadi masuk akal ketika kemudian presiden mengaktifkan kembali wakil panglima. Pengeloaan organisasi, komando operasi, dan soal inflasi perwira, supaya bisa segera diselesaikan,” tuturnya.
Manurut dia, posisi wakil panglima dapat berperan di ketiga poin tersebut. “Artinya itu membutuhkan struktur pimpinan, tidak bisa digantikan oleh siapapun, bahkan seprang kepala staf umum sekalipun. Karena itu soal komando,” kata Khairul. (YAN/INI Network)
