Jalur keluarga miskin (gakin) pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2019 meningkat hingga 400 persen. Meningkatnya peserta jalur gakin tersebut praktis mengurangi jalur bina lingkungan maupun regular.

Oleh: Andrie Aprianto

Poskaltim.com, Balikpapan — Jalur keluarga miskin (gakin) pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2019 meningkat hingga 400 persen. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Muhaimin, menyatakan terkejut dengan jumlah gakin yang meningkat secara signifikan.

Meningkatnya peserta jalur gakin tersebut, jelas Muhaimin praktis mengurangi jalur bina lingkungan maupun regular. Seperti kuota gakin untuk SMP Negeri 5 yang memiliki kuota 15 sedangkan yang mendaftar 65. Begitupun di SMP Negeri 12 kuota 20 yang mendaftar 48.

“Karena pendaftar dari jalur tersebut wajib diterima, sehingga memangkas kuota di jalur lain. Pemerintah sudah mengatur kuota untuk masing-masing jalur. Jika kuota gakin bertambah, maka kuota dari jalur lain otomatis berkurang,” ujar Muhaimin, Jumat, (12/7).

Karenanya, untuk mengantisipasi meningkatnya peserta gakin, Dinas Pendidikan mempertimbangkan untuk siswa gakin tersebut ke sekolah negeri lainnya. Meningkatnya peserta PPDB jalur gakin memang cukup mengejutkan karena diatas prediksi.

“Kami akan cari sekolah yang masih mempunyai kursi tak terisi setelah daftar ulang. Yang penting mereka kami fasilitasi terdaftar di sekolah negeri,” terangnya.

Dinas Pendidikan akan menelusuri, apakah memang benar-benar berasal dari gakin. Karena jalur ini hanya mensyaratkan pendaftar memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikeluarkan Kementerian Sosial.

“Kalau disalahgunakan, ini kontraproduktif. Kami akan mencari jalan keluar agar ke depan lebih baik,” tegasnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Muhaimin, menyatakan terkejut dengan jumlah gakin yang meningkat secara signifikan.
Muhaimin menambahkan, pihaknya juga akan mengusulkan ke Wali Kota agar pengembang perumahan juga menyediakan sarana dan prasarana sekolah atau minimal pengembang menyerahkan sebagian lahannya ke negara agar dibangunkan gedung sekolah.

Hal itu karena wilayah yang padat perumahan justru sekolah khususnya negeri kewalahan pada pelaksanaan PPDB khususnya untuk anak usia sekolah atau SD. Sementara jumlah sekolah juga sangat terbatas. Bila menambah sekolah, maka harus menambah jumlah pengajar.

“Kita ada wacana kerjasama dengan pengembang, mereka kita minta membuat sekolah atau ada sebagian lahan diserahkan ke kita untuk dibuat sekolah. Tapi ini masih wacana ya,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menjelaskan, Pemkot akan mendata ulang jumlah perumahan. Pasalnya, hal itu berdampak pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini yang menggunakan jalur zonasi, prestasi, maupun gakin.

Khusus untuk jalur zonasi, keberadaan perumahan-perumahan baru yang lokasinya berdekatan dengan sekolah yang membuat banyak mereka yang justru tinggal di luar perumahan harus kalah bersaing, meski telah tinggal lama diwilayah tersebut.

“Memang benar ada keluhan orang tua peserta didik, warga perumahan banyak mengambil jatah, nanti juga kami koordinasikan lagi kepada instansi terkait,” ujar Wali Kota Balikpapan, Jumat (12/7).

Rizal mengatakan, pendataan itu dilakukan karena harusnya pengembang juga menyediakan fasilitas sekolah ataupun menyiapkan lahan untuk dibangun sekolah. Selain untuk ruang terbuka hijau (RTH) maupun bendungan pengendali banjir.

“Kami akan inventarisasi lahan pengembang yang masuk fasum, siapa tahu jika lahannya luas bisa dibangun sekolah,” ujarnya.

Diharapkan permasalahan dalam PPDB tidak terulang kembali setiap tahunnya, yang masih saja berkutat oleh zonasi dan gakin ini.

“Harapannya ini dilakukan agar tidak terulang lagi pada tahun-tahun berikutnya. Karena jumlah sekolah negeri kita terbatas,” ucapnya.(AND/YAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here