Akademisi Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi menyatakan, Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan mendapatkan masalah hukum baru jika kompensasi yang akan diberikan berasal dari pemotongan gaji karyawan.

Oleh: Ahmad ZR / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Rencana PT PLN untuk memotong sebagian gaji karyawannya untuk membayar kompensasi akibat padamnya listrik di tiga provinsi di Jawa, dinilai Akademisi Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi menyatakan, Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan mendapatkan masalah hukum baru jika kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat dibebankan pada gaji pegawai. Terlebih, tidak ada regulasi yang mengatur hal tersebut sejak awal.

“Saya khawatir PLN tidak hanya digugat oleh rakyat, tapi juga oleh internal karyawan. Kalau memang ada regulasi ya silakan, tapi jangan sampai dia ingin menyelamatkan yang satu dan membunuh yang lain,” kata Rezi dalam sebuah diskusi di kantor YLBHI, Jakarta Timur, Rabu (7/8).

Senada, Ketua Kampanye dan Jaringan YLBHI, Arip Yogiawan mengatakan, pemotongan gaji karyawan PLN merupakan suatu anomali bagi perusahaan yang diberikan kewenangan besar oleh negara. Terlebih, mereka telah memberikan dedikasinya tanpa mengenal waktu dan tenaga.

“Itu drama paling aneh dan tidak fair. Terlepas ini kesalahan siapa, ini menunjukan buruk sekali tata kelolanya,” ujarnya.
Sementara, analis energi dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), Elrika Hamdi mengatakan seharusnya pemotongan tersebut tidak terjadi karena besarnya anggaran dan pendapatan yang dimiliki PLN. Seharusnya, kata dia yang paling bertanggungjawab adalah pada tingkat manajemen, bukan pegawai.

“Jika dilihat dari kemampuan financial, maka PLN dapat menanggung sendiri, bukan kepada staff atau pegawai karena ini belum diketahui kesalahannya terletak dimana,” kata dia.

Serikat Pekerja PLN menolak pemotongan gaji dan bonus karyawan sebagai bentuk kompensasi kepada pelanggan. Ketua Umum Serikat Pekerja PLN Eko Sumantri beralasan pemotongan gaji karyawan berpotensi melanggar sejumlah aturan. Di antaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Karyawan pasti merasa sangat keberatan, apalagi ada undang-undang yang mengatur hak-hak pekerja. Jadi tidak bisa begitu saja,” kata Eko.(YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here