Oleh: Bagus Aryo Wicaksono / Yuliawan A

Poskaltim.com, Gunungkidul – Lebih 100.000 peserta penerima BPJS Kesehatan di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dibekukan. Pembekuan itu dilakukan karena berbagai alasan. Peserta yang dicoret karena meninggal dunia, pindah domisili dan berubah menjadi peserta BPJS mandiri, sehingga tidak masuk dalam basis data terpadu keluarga prasejahtera

Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Gunungkidul, Eka Sri Wardan, Rabu (7/8) mengatakan Dinas Sosial baru menerima kiriman data peserta BPJS yang dinonaktifkan pada Senin (5/8) lalu. Sehingga pihaknya butuh waktu untuk mengklarifikasi.

“Setelah data keluar kemudian dilakukan pencermatan dan rapat koordinasi tingkat kabupaten untuk menyikapi kebijakan dari Kementerian Sosial,” katanya.

Eka mengatakan meski ada pencoretan, kuota peserta bantuan iuran yang dibiayai APBN tidak berubah. Peserta yang dibekukan, dapat diganti dengan warga yang lainnya. Tetapi untuk penggantian calon harus masuk dalam basis data terpadu keluarga miskin.

Meski memungkinkan adanya penggantian, Pemkab melakukan antisipasi lain. Salah satunya menyangkut masalah peserta yang dibekukan karena tidak masuk dalam basis data terpadu.

Dikatakan Eka, warga miskin yang tercoret bisa ikut melalui kepesertaan yang dibiayai APBD kabupaten namun, tidak semua peserta yang tercoret dapat dijamin melalui pembiayaan dari kabupaten karena kepesertaan dikhususkan untuk keluarga miskin.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial DIY, Untung Sukaryadi mengungkapkan pihaknya kini tengah melakukan verifikasi terhadap peserta BPJS Kesehatan dengan bantuan iuran dari pemerintah. Jika ditemukan adanya indikasi peserta PBI tersebut tidak layak, maka Dinas Sosial akan melakukan pencoretan terhadap nama tersebut.

Hasilnya memang cukup banyak peserta dari PBI yang terpaksa dinonaktifkan kepesertaannya, yakni di Gunungkidul, Kulonprogo dan Kota Jogja.

“Di antara yang dicoret memang ada peserta yang semestinya tidak layak menerima bantuan iuran dari pemerintah namun masuk daftar PBI. Tetapi di satu sisi ada masyarakat yang berhak menerima bantuan iuran namun justru tidak masuk dalam daftar peserta,” katanya.(YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here