Oleh: Nur Diansyah / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyampaikan, peraturan presiden (Perpres) tentang LCS tinggal menunggu persetujuan Presiden Jokowi.

Upaya pemerintah ini untuk mewujudkan transformasi ekonomi melalui percepatan pembangunan infrastruktur akan dilakukan melalui skema Limited Concession Scheme (LCS).

“Saya tahu sekarang Perpres-nya sudah siap ditandatangani,” kata Darmin, di Ayana Midplaza Jakarta, Rabu (2/10).

Darmin menjelaskan, perpres tersebut merupakan landasan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur. Lebih lanjut, skema LCS adalah pemberian konsesi kepada badan usaha yang kredibel untuk mengoperasikan dan/atau mengembangkan infrastruktur yang sudah tersedia dengan jangka waktu tertentu.

Seperti pada pembangunan tol BUMN, dia menambahkan, ruas tol yang sudah dibangun bisa dijual ke investor lain untuk dikelola. Bisa juga pelepasan pengelolaan infrastruktur milik pemerintah seperti bandara dan lainnya ke investor swasta dalam negeri maupun asing.

Skema LCS, dia menjelaskan, sudah diterapkan di beberapa negara, seperti dalam proyek lapangan terbang di Delhi, India dan Istambul, Turki. Skema ini terbukti dapat mengatasi kendala seperti penyiapan proyek, masalah tanah, perizinan, dan pembiayaan.

“Idenya itu kalau sudah punya infrastruktur apalagi yang lukratif jangan dikekepin, tapi cari dana dari situ sehingga bisa membangun lagi yang lain. Tapi anda tidak kehilangan kepemilikan dari infrastruktur itu,” ujar dia.

Darmin menceritakan, skema serupa juga pernah diterapkan pada proyek pelabuhan peti kemas di Tanjung Priok. Bedanya saat itu belum disebut LCS dan sekarang diformulasikan lebih baik sehingga standarnya lebih mudah.

Dalam kesepakatannya, ujar dia, terdapat standar pelayanan yang mengharuskan untuk investasi. “Dia harus inves, tapi diukur adalah standar pelayananannya harus bagus, dan itu bisa dituangkan, sehingga kewajiban dia apa termasuk menyetor apron uang di awal.

Artinya, pengelola memberikan apron sejumlah dana investasi di muka kepada pemerintah yang kemudian dipakai untuk membiayai proyek pembangunan lainnya. “Cuma biasanya konsesinya ini bukan 5-6 tahun, bisa beberapa belas tahun agak panjang. Kalau tidak, ya tidak mau dia menyetor uang banyak,” ungkap dia.

Darmin menuturkan, skema tersebut juga dirumuskan agar masyarakat tidak salah persepsi, mengingat isu pembangunan sangat sensitif. Dia menegaskan, bahwa aset yang dikelola tetap milik pemerintah. (YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here