Oleh: Yuliawan A

Poskaltim.com, Samarinda — Pemerintah terus mendorong peningkatan kesejahteraan Pkaum perempuan dan anak, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam amanat tersebut ada enam urusan atau kewenangan yang harus dilakukan oleh daerah dalam hal urusan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak.

“Perempuan dan anak adalah isu lintas sektor dan lintas bidang yang sangat strategis dan harus didorong oleh semua pihak dan tidak dapat hanya mengandalkan Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim saja. Jadi semua harus lintas sektoral,” ujar Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad, Selasa (24/9).

Berbicara dalam Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Bagi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha, Halda mengatakan menyelesaikan persoalan perempuan dan anak tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Akan lebih efektif dilakukan oleh pemerintah lembaga profesi dan peran dunia usaha.

Kepala DKP3A Kaltim, Halsa Arsyad
Dengan menerapkan prinsip sinergi yaitu ikhlas, transparan, tidak saling menyalahkan dan mau saling berbagi, diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih baik untuk kesejahteraan perempuan dan anak.

Halda melanjutkan, persoalan terhadap perempuan dan anak hampir terjadi setiap hari. Ironisnya lagi, banyak dari pelaku kekerasan adalah orang-orang terdekat. “Orang-orang yang seharusnya melindungi perempuan dan anak, justru menjadi pelaku kekerasan,” ucapnya.

Kegiatan Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Bagi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha diikuti sebanyak 40 peserta. Hadir menjadi narasumber yaitu Asdep Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha KPPPA Sri Prihartini L Wijayanti, Pusat Studi Wanita Universitas Kristen Indonesia (UKI) Audra Sofania. (YAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here