Akibat ponsel yang tidak terdaftar alias ilegal telah merugikan pajak negara sebesarRp2,8 Tiliun.

Oleh: Suandri Ansah / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Perdagangan ponsel ilegal yang di kalangan penjual disebut “black market” dinilai hanya akan membawa kerugian bagi konsumen, industri dan negara. Pmerintah memandang perlu adanya regulasi mengatasi peredaran ponsel ilegal sangat diperlukan.

Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) memperkirakan peredaran ponsel BM memiliki potensi pajak yang hilang sekitar Rp 2,8 triliun per tahun. Perhitungan itu didasarkan jumlah ponsel pintar baru setiap tahun sebanyak 45 juta ponsel pintar baru.

Adapun sekitar 20% sampai 30 % atau setara dengan 9 juta unit ponsel merupakan ponsel BM. Dengan harga per ponsel dalam kisaran harga Rp2,2 juta, nilai ponsel baru yang beredar mencapai Rp 22,5 triliun.

Dengan demikian, ponsel BM tidak membayar pajak sehingga potensi kerugian negara dari hilangnya pendapatan 10 % PPN dan 2,5% PPh adalah sekitar Rp 2,8 triliun setahun.

Peraturan validasi (pengendalian) International Mobile Equipment Identity (IMEI) dengan Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN) atau nomor ponsel akan segera rampung. Pengaturan dalam bentuk Peraturan Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Komunikasi dan Informatika akan ditandatangani pertengahan Agustus 2019.

“Bertepatan dengan Peringatan Ulang Tahun Proklamasi ke-74 Republik Indonesia, Pemerintah menargetkan Indonesia merdeka dari ponsel black market (BM) untuk mendongkrak pajak dan pertumbuhan industri ponsel yang sehat,” ujar Menkominfo Rudiantara keterangan medianya, Jumat (2/8).

Implementasi regulasi validasi IMEI dengan MISDN akan berlangsung dalam tiga fase. Fase pertama, inisiasi ditandai dengan penandatanganan tiga peraturan menteri.

Selanjutnya, fase kedua, persiapan. “Dalam fase ini pemerintah menyiapkan SIBINA (Sistem Informasi Basisdata IMEI Nasional) agar bisa dilakukan sinkronisasi data dengan data operator seluler,” ujar Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo, Ismail.

Selain itu, melakukan sosialisasi dan penyiapan pusat layanan konsumen. operator seluler serta penyiapan pusat layanan konsumen. Fase pertama dan kedua ini diharapkan bisa terealisasi bulan Agustus 2019.

Fase selanjutnya yang dilakukan disebut fase operasional dalam bentuk eksekusi oleh operator telekomunikasi dengan melakukan pengiriman notifikasi oleh operator ke pemegang IMEI duplikat untuk membuktikan keaslian perangkat, penyediaan layanan lost and stolen dan sosialisasi laniutan.

Ismail mengatakan dalam pengendalian IMEI ini pembagian tugas dibagi tiga kementerian. Kementerian Perindustrian memiliki tugas menyiapkan database dan SIBINA sekaligus prosedur verifikasi dan validasi IMEI.

Kementerian Kominfo meminta operator menyediakan layanan lost and stolen dan sistem penghubung antara SIBINA dan EIR. Dan Kementerian Perdagangan akan membina pedagang untuk mendaftarkan stok IMEI perangkat ke dalam SIBINA.(YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here