Oleh: Muhajir / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi mendesak pemerintah agar segera menindak tegas penyebaran data kependudukan terhadap lembaga swasta. Penyebaran ini berpotensi melanggar privasi masyarakat secara individu.

Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi merupakan gabungan organisasi masyarakat sipil, diantaranya ELSAM, LBH Jakarta, LBH Pers, dan beberapa lembaga lainnya. Pengacara Publik LBH Jakarta, Jenny Sirait, mengaku menerima 5000 pengaduan masyarakat dengan keluhan gangguan privasi data pribadi.

“Kasus yang kami tangani bisa sampai 5000-an, pelakunya siapa? Pertama negara, karena tidak ada aturan disini. Kedua pelaku usaha, beberapa hari lalu MoU antara negara dengan pelaku usaha tentang kerja sama data pribadi,” jelas Jenny dalam jumpa pers di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (2/8).

Kasus penyalahgunaan atau pun pemindahtanganan data pribadi tanpa kontrol. Mulai dari kasus pinjaman online, persekusi karena kebocoran data pribadi, dugaan jual-beli data kependudukan, hingga kepada polemik politik elektoral.

Indonesia tidak memiliki Undang Undang (UU) data pribadi, meskipun ada UU Administrasi Pendudukan (Adminduk) namun belum bisa mencakup atau mengatur secara lengkap seluruh item-item data. Maka sangat penting mempercepat UU yang komprehensif yang memberikan definisi data pribadi, jenis data pribadi, hak pemilik data, dan alasan hukum lain.

Koalisi ini juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meninjau seluruh kerjasama akses pemberian data dan mengumumkan secara terbuka kepada publik.

Mereka juga meminta pemerintah dan DPR mempercepat proses pembahasan dan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi. Mengingat potensi penyalahgunaan data pribadi saat ini sangat besar, karena tidak asa rujukan perlindungan hukum, dan dapat memberikan jaminan kepastian hukum dalam perlindungan data pribadi. (YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here