Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim, Prof Dr Daddy Ruhiyat

Oleh: Yuliawan A

Poskaltim.com, Samarinda – Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim, Prof Dr Daddy Ruhiyat sempat mengkhawatirkan program penurunan emisi karbon yang telah dilaksanakan di Kaltim sejak Januari tahun 2010, akan tidak tercapai manakala Kaltim ditunjuk sebagai lokasi baru bagi pemindahan Ibu Kota Negara RI pada tahun 2024 mendatang.

Hal ini diutarakan oleh Daddy Ruhiyat saat menjadi pembicara pada Workshop Jurnalistik dalam pemahaman wartawan tentang Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund, yang berlangsung di Hotel MJ Samarinda, pada Sabtu (7/9).

“Begitu Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibu kota ke Kaltim, sontak saya khawatir akan keberlangsungan program penurunan emisi karbon yang telah dilaksanakan oleh Kaltim sejak tahun 2010 lalu. Persoalannya tentu menyangkut persoalan lahan. Lahan di Kaltim itu ada yang berhutan ada yang tidak memiliki hutan. Sepanjang ibu kota negara dibangun di lahan-lahan tidak berhutan, tentu tidak mengancam tujuan awal program FCPF Carbon Fund,” ujarnya.

Namun, apabila lokasi lahan ibu kota baru berada di kawasan hutan primer ataupun sekunder dan melakukan penebangan pohon-pohon secara masif tentu akan berdampak pada peningkatan emisi rumah kaca dan bertolak belakang dengan program penurunan emisi karbon pada FCPF Carbon Fund.

Diakui Daddy, jika benar pemindahan ibu kota berada di Kecamaan Sepaku yang sebagian besar tanahnya merupakan Hutan Tanaman Industri (HTI), dapat dipastikan bahwa di lahan tersebut minim hutan alam. Pun demikian jika berada di Kecamatan Samboja, maka degradasi dan deforestasi akibat pembukaan lahan sangat kecil pengaruhnya terhadap program penurunan emisi karbon ini.

Karena lokasi pasti posisi ibu kota ini belum ditentukan secara pasti, maka DDPI Kaltim hanya bisa meraba-bara dan belum dapat mengambil sikap terhadap pemindahan ibu kota di Kaltim ini.

“Itu sebabnya kami di DDPI belum dapat mengambil sikap (mendukung ataukah menolak). Tetapi kita berharap pemerintah pusat melalui Bappenas telah melakukan kajian terhadap program ini,” ujarnya.

Namun Daddy menjelaskan jika wilayah-wilayah di Kecamatan Sepaku dan sekitarnya yang dipilih sebagai lokasi pemindahan ibu kota, maka dirinya memastikan bahwa daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang memiliki tutupan hutan yang rendah.

Dijelaskan Daddy jika program FCPF Carbon Fund adalah program milik Repubkik Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena dilaksanakan di Kalimantan Timur, maka berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mempersiapkan implementasi keberhasilan program penurunan emisi karbon ini pada 2020-2024 mendatang, melalui Program REDD+ (Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation). Program ini adalah sebuah mekanisme pengurangan emisi yang disebabkan oleh deforestasi dan pengrusakan hutan.

“Jadi program Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund ini milik Pemerintah Republik Indonesia, jika ini kita gagal dalam penurunan emisi rumah kaca, maka ancaman yang paling besar yang didapatkan adalah negara-negara donor akan menilai bahwa Indonesia tidak mampu melaksanakan program REED+. Gagal. Padahal Indonesia telah mendapatkan fasilitas untuk membangun kesiapan untuk mendapatkan keuntungan dari program REED+ tersebut melalui kegiatan FCPF Carbon Fund,” tegasnya.

Program REDD+ ini merupakan program penurunan emisi rumah kaca melalui perbanyakan penanaman dan pelestarian hutan yang dapat menghasilkan oksigen. Kaltim menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai salah satu peserta dalam penurunan emisi rumah kaca dunia dengan target penurunan sebesar 26%-41% pada tahun 2020.(YAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here