Oleh: Suandri Ansah / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta — Penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis Biodiesel akan dipantau melalui sistem teknologi informasi. Pemantauan ini dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan verifikasi data informasi pemanfaatan biodiesel, terutama program mandatori B20.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Direktorat Jenderal Migas, Muhammad Rizwi Hisjam mengatakan, hasil pemantauan ini akan dijadikan dasar oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melakukan pembayaran selisih kurang antara Harga Indeks Pasar (HIP) Minyak Solar dengan HIP Biodiesel.

Insentif pembiayaan atas selisih kurang antara HIP BBM Solar dan HIP BBN Biodiesel merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018. Bahkan insentif tersebut diperluas tidak hanya untuk BBM Solar Subsidi (PSO) namun menjadi untuk semua BBM Solar (subsidi dan non subsidi).

Sementara itu, hasil verifikasi pada tahun 2019 akan dilakukan oleh surveyor independen melalui penunjukan Ditjen Migas. “Pelaksanakan verifikasi on site maupun on desk tersebut, Ditjen Migas dapat dibantu oleh surveyor independen,” kata Rizwi saat acara peluncuran tersebut di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (9/8).

Dengan rampungnya pembangunan Sistem Teknologi Informasi Penyaluran Biodiesel ini, badan usaha diberikan waktu uji coba aplikasi selama 1 bulan. Selanjutnya pengajuan permohonan Pembiayaan oleh BPDPKS maupun verifikasi hanya diproses apabila pangajuan melalui aplikasi tersebut.

Dengan demikian, jangka waktu pembayaran insentif juga menjadi lebih cepat dari semula sekitar 90 hari, berkurang menjadi 60 hari. “Kita nanti akan mensinkronkan mulai dari DO (delivery order), data verifikasi di on desk dan di lapangan sehingga kita harapkan semua terintegrasi. (YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here