Oleh : Muhammad Rizqi

Poskaltim.com, Samarinda — Lima orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda yang didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan Tindak Pidana Pemilu pada pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun 2019, divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda bersalah pada sidang yang digelar, Senin (27/6).

Achmad Noval, Ketua PPK divonis delapan bulan penjara, sedangkan Abdul Afif, Joharuddin, Adi Sutrisno dan Hardiansyah masing-masing dihukum enam bulan penjara. Kelimanya juga didenda Rp5 juta subsider satu bulan kurungan.

Pada sidang yang digelar Rabu (26/6) kelima terdakwa dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dwinanto Agung Wibowo SH MH dari Kejaksaan Negeri Samarinda masing-masing satu tahun penjara denda Rp5 juta subsider enam bulan kurungan.

Kelimanya dinilai terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atau adanya unsur kesengajaan yang terungkap dalam fakta persidangan, sebagaimana diatur Pasal 551 Junto Pasal 55 ayat (1) KUHP Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dengan cara melakukan perubahan data hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan, dalam form DA-1 DPRD Kabupaten/Kota.

Atas putusan Majelis Hakim yang dipimpin Lucius Sunarno SH MH dengan Hakim Anggota Burhanuddin SH MH dan Rustam SH tersebut, kelima terdakwa setelah berkonsultasi dengan Penasehat Hukum yang mendampinginya selama persidangan masing-masing Zainal Aripin SH, Robert Wilson SH, Laila Musdalifah SH, dan Asraudin SH satu demi satu menyatakan pikir-pikir.

“Pikir-pikir Yang Mulia,” jawab Achmad Noval.

Hal yang sama juga disampaikan 4 anggota PPK lainnya, pikir-pikir. Begitu juga JPU yang diwakili Yudhi Satrio Nugroho SH

Saat di konfirmasi ulang, Robert Wilson selaku kuasa Hukum kelima Tepidana mengaku akan mengajukan Banding kepada pihak pengadilan. Karena menurutnya Hakim tidak membaca keseluruhan keterangan yang diberikan, selain itu juga permasalahan ini sebenarnya sudah selesai dan ada pleno.yang ditandatangain.

“Kami akan mengajukan banding nanti, kami.menilai Hakim tidak tepat memberikan vonis karena keterangan yang ada belum dibaca seluruhnya,” jelas Robert Wilson.(RZQ/YAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here