Pengarusutamaan Gender Menjadi Isu Lintas Sektoral Dalam Pembangunan

Oleh: Yuliawan A

Poskaltim.com, Samarinda — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melaksanakan kegiatan pelatihan bagi SDM Perencana di Provinsi Kalimantan Timur, yang berlangus di Swiss-Belhotel Borneo Samarinda, Senin (4/11).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad, mengatakan keberpihakan pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender tidak cukup dengan ketersediaan kebijakan atau komitmen semata, melainkan perlunya SDM yang memahami pengarusutamaan gender (PUG) dan tersedianya PPRG.

“Pengarusutamaan gender merupakan salah satu isu lintas sektoral (cross cutting issue) dalam pembangunan, sekaligus sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia. Pemerintah Provinsi Kaltim telah melakukan peningkatan SDM perencana program, sejak tahun 2011 hingga 2016, atau sekitar 23 Organisasi Perangkat daerah melakukan penyusunan Gender Analisis Pathway dan Gender Budget Statement,” ujarnya.

Dijelaskan Halda, isu-isu gender harus terintegrasi dalam proses penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Karena ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional di semua instansi dan lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat dan daerah.

Pelaksanaan pengarusutamaan gender akan difokuskan pada prioritas pembangunan daerah dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Untuk itu, diperlukan masukan dan peningkatan kapasitas anggota Organisasi Perangkat Daerah perencana untuk memahami SDGs dan strategi pelaksanaan PUG sehingga berkontribusi pada pencapaian SDGs.

“Melalui berbagai hal tersebut, harapannya, prinsip No One Left Behind, yaitu tidak seorangpun ditinggalkan, dengan memastikan kelompok rentan, minoritas dan marginal tidak satu pun diabaikan, dapat tercapai,” ujar Halda.(YAN)