Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini, yang menegaskan bahwa rancangan kelembagaan BPJS Kesehatan merupakan gaya politik populis naif.

Oleh : Andryanto S/ Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Rancangan kelembagaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dinilai sejak awal merupakan konsep yang salah kaprah. Hal itu diungkapkan oleh ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini, yang menegaskan bahwa rancangan kelembagaan BPJS Kesehatan merupakan gaya politik populis naif.

“BPJS rancangan kelembagaannya sudah salah kaprah sejak awal, gaya politik populis naif. Karena itu, harus diubah, subsidi tidak boleh diberikan kepada golongan mampu sehingga yang kaya harus membayar tinggi masuk ke skema komersial sehingga mengurangi beban pemerintah,” ujar Didik dalam keterangan tertulis yang diterima Indonesiainside.id, di Jakarta, Kamis (31/10).

Dengan mengubah skema subsidi golongan mampu, lanjut dia, setidaknya sepertiga penduduk harus masuk golongan komersial. Kelompok ini adalah golongan profesional seperti akuntan, arsitek, dokter, pegawai negeri golongan atas, guru dengan tunjangan profesi yang tinggi, pegawai swasta dengan gaji tinggi. Skema komersial mesti dijalankan dan golongan kaya tidak boleh masuk skema subsidi sehingga BPJS bisa bernafas.

”Yang disubsidi adalah golongan miskin yang masuk dalam kriteria miskin penerima raskin dan kriteria miskin yang sejenis,” paparnya.

Menurut dia, pemerintah harus mengalokasikan anggaran kepada BPJS Kesehatan lebih besar lagi karena program ini adalah amanat langsung (direct) dari undang-undang dasar. Banyak pos, ratusan jenis anggaran yang bisa dikurangi karena tidak relevan dengan kesejahteraan rakyat. Contohnya, kurangi subsidi kepada BUMN (PMN) yang menelan puluhan triliun dana negara, dari alokasi dana khusus yang tidak efisien, ditarik dari ratusan dana daerah yang dipendam di perbankan.

Didik menilai BPJS Kesehatan pada masa sekarang menjadi kisruh dan dibiarkan begitu saja tanpa perhatian, dukungan, dan tanpa uluran tangan pemerintah secara seksama. Padahal negeri ini bisa mencontoh banyak negara lain, yang sudah menjalankan kebijakan jaminan sosial dan kesehatan ini sudah sampai satu abad lamanya.

“Kita baru saja menjalankannya, tapi sudah bermasalah berat, yang bisa membangkrutkan BPJS,” paparnya.

Dia menjelaskan solusinya, pertama mulai dari visi pemerintan dan presiden bahwa BPJS adalah amanat undang-undang dasar dan karenanya harus hidup terus dan berjalan untuk kemanfaatan sosial rakyat banyak. Dengan visi ini, kita mesti mengerti bahwa implementasi Pasal 28H (juga Pasal 34 ayat 2) ini jauh lebih penting dari program lain seperti dana desa, yang tidak khusus disebut sebagai amanah UUD 1945. Tapi, jaminan sosial dan kesehatan adalah amanah UUD 1945 langsung.

”Jika program BPJS ini berhenti atau distop, maka ada konsekuensi presiden telah melanggar UUD 1945. Karena itu program ini tidak bisa tidak harus terus berjalan. Tidak ada alasan apapun untuk berhenti. Soal iuran naik itu soal teknis,” jelasnya.

Didik menambahkan jika iuran naik dipersoalkan dan tanpa solusi dan ditentang banyak orang, maka ini hanya gaya agitatif yang tidak bermanfaat. Menurut dia, iuran naik adalah inisiatif solusi tetapi hanya satu solusi kecil. Perubahan kebijakan ini bisa dijalankan,” jelasnya.

Dia menilai golongan masyarakat yang mampu sekarang menjadi parasit BPJS. “Pejabat BPJS Kesehatan masih awam, tidak mengenali ada moral hazard yang sangat besar dan berat di dalam sistem BPJS. Selama ini tidak diselesaikan, maka BPJS gampang bangkrut. Jadi, golongan yang mampu (kebanyakan sekarang menjadi parasit dan melakukan moral hazard) dengan income menengah dengan ciri punya motor, mobil, rumah bagus perlu dinaikkan lebih besar lagi. Lalu ada masalah mengkategorikan dan memang berat. Jika tidak mampu mengkategorikan seperti ini, maka BPJS selesai,” jelasnya.(YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here