– Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Syamsuddin Haris

Oleh: Rudi Hasan / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Syamsuddin Haris menyebut harusnya hasil survei LSI tentang urgensi Perppu KPK bisa menembus dinding istana.

“Karena tentu saja bahwa UU KPK hasil revisi yang juga disepakati oleh DPR itu memang catat prosedural dan substansi,” kata Syamsuddin di Jakarta, Ahad, (6/10).

Syamsuddin menyebut, presiden tak perlu khawatir dengan ancaman banyak pihak. Apalagi terkait impeachment. Karena memang pemahaman DPR salah mengenai UU KPK.

Apalagi, tak ada pelanggaran hukum yang dilakukan presiden. Presiden tak mengkhianati negara dan melakukan tindak kriminal.”Jadi konyol jika penerbitan Perppu dihubungankan dengan impeachment,” ujar dia.

Menurutnya, cacat prosedural terjadi karena pembahasan dilakukan tertutup. Pembuat kebijakan juga tergesa dan tanpa melibatkan KPK. Selain itu, Syamsuddin juga melihat adanya cacat substansi.”Bahwa UU KPK hasil revisi berbeda dengan janji Jokowi soal pemberantasan korupsi,” kata dia.

Mengutip survei LSI bahwa 71 persen responden menilai UU KPK yang baru itu melemahkan KPK. Di sisi lain, Syamsuddin juga melihat komitmen Presiden menguatkan KPK juga dibantah regulasi KPK baru itu.”Jadi tidak ada alasan bagi presiden untuk menunda terbitnya Perppu KPK,” kata dia. (YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here