Kepala Biro Humas Setda Provinsi Kaltim, HM Safranuddin.(ist)

Oleh: Yuliawan A

Poskaltim.com, Samarinda – Adanya kabar pemotongan anggaran sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kaltim, oleh Kementerian dalam Negeri, membuat sejumlah Organisasi Perangkat Daerah resah.

Namun kabar ini ditepis oleh Kepala Biro Humas Setda Provinsi Kaltim Muhammad Safranuddin yang menjelaskan bahwa tidak benar adanya rasionalisasi sebesar 20 persen pada seluruh perangkat daerah dalam rancangan APBD Kaltim, tahun anggaran 2020.

Safranuddin yang akrab disapa Ivan menjelaskan, bahwa evaluasi terhadap rancangan APBD oleh Kemendagri adalah hal biasa yang memang harus dilakukan sesuai ketentuan.

“Evaluasi itu sudah biasa. (Sudah) sesuai ketentuan. Rasionalisasi itu bukan untuk seluruh perangkat daerah, hanya ada beberapa yang memang perlu penyesuaian,” ujarnya, Selasa (15/10).

Hasil evaluasi dari Kemendagri ini kemudian ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait dengan melakukan penyesuaian berdasarkan arahan Kemendagri, salah satunya dengan penyesuaian dan koreksi pada komponen perjalanan dinas.

Disaat kabar santer tentang pemotongan anggaran, Safranuddin justru menyampaikan kabar gembira, bahwa pada saat bersamaan Pemprov Kaltim justru mendapat suntikan anggaran tambahan berupa Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat lebih dari Rp9,3 miliar.

Suntikan dana tersebut diberikan pemerintah pusat karena prestasi Kaltim dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) berjalan dengan baik.

“Jadi memang ada sedikit evaluasi (pada beberapa OPD), tapi di sisi lain, Kaltim justru mendapat apresiasi dari pemerintah pusat,” ucapnya.(YAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here