Sebanyak 30 peserta mengikuti Diklat Dasar Pengelolaan Barang dan Jasa sebagai komitmen Pemprov Kaltim dalam meminimalisir kesalahan dalam penyediaan pengadaan barang dan jasa.

Oleh: Yuliawan A

Poskaltim.com, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berkomitmen untuk memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa agar lebih baik dari sebelumnya. Untuk itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BSDM) Provinsi Kaltim terus mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang khusus mengelola pengadaan barang dan jasa.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim, HM Aswin mengatakan Kaltim telah ditunjuk sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) untuk sertifikasi pengadaan barang dan jasa, oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan BArang Jasa Pemerintah (LKPP).

“Diklat ini berupaya untuk meminimalisir kesalahan dalam pengadaan barang dan jasa. Apalagi di Kaltim, kesalahan terbanyak (yang berpotensi merugikan negara) masih ada pada pengadaan barang dan jasa,” tegas Aswin saat Pembukaan Diklat dan Ujian Sertifikasi Pangandaran Barang dan Jasa Tingkat Dasar Angkatan IV di lingkungan Provinsi Kaltim, Selasa (23/7).

Sementara itu, metode pembelajaran yang diterapkan yaitu dengan metode blended learning, yang menggabungkan antara belajar mandiri dan pertemuan tatap muka (klasikal) yang jumlahnya sangat singkat.

Dua peserta mewakili 30 peserta lainnya dalam diklat PBJ, diapit Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim, HM Aswin (kanan) dan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDM Kaltim, Buyung Dodi Gunawan (kiri)
“Tujuan dari metode pembelajaran ini berupaya mentransformasi sistem digitalisasi era 4.0 yang terus digaungkan saat ini. Menurut saya, masih banyak orang yang memahami berbagai hal tetapi belum tentu menguasai apa yang dilaksanakan. Sehingga metode blended learning ini dapat meningkatkan motivasi belajar mandiri,” ujarnya.

Lanjut Aswin, Diklat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) ini telah memasuki angkatan ke empat. Peserta yang tidak lulus pada angkatan sebelumnya dapat kembali mengikuti ujian.

Dengan metode blended learning ini sangat menghemat biaya karena pertemuan tatap muka yang sangat singkat. Karena seluruh peserta belajar mandiri dengan sistem online. Tatap muka hanya dilakukan selama dua hari saja untuk pembahasan kasus dan ujian sertifikasi.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDM Kaltim, Buyung Dodi Gunawan menjelaskan terdapat sepuluh materi yang harus dikuasai oleh seluruh peserta yang berjumlah 30 orang dari sebelas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim.

“Tujuan dari Diklat ini adalah menghasilkan SDM PBJ yang memahami peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” ujarnya.(YAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here