Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim dan BPJS Kesehatan Wilayah Kaltim, Kalsel, Kalteng, dan Kaltara melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang kepesertaan program jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemprov Kaltim.(ist)

Oleh : Yuliawan A

Poskaltim.com, Samarinda — Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Wilayah Kaltim, Kalsel, Kalteng, dan Kaltara melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang kepesertaan program jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemprov Kaltim, bertempat di Ruang Pandurata Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (15/10).

Penandatanganan PKS dilakukan Plt Kepala Dinkes Kaltim, Setyo Budi Basuki dengan Deputi Direksi Wilayah Kaltim,Kalsel, Kalteng, dan Kaltara, Irfan Humaidi dengan disaksikan Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi.

Plt Asisten Pemerintahan Setprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi mengatakan Pemprov Kaltim terus berkomitmen untuk melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), sehingga mewujudkan universal health coverage bagi seluruh masyarakat di Provinsi Kaltim, dengan menjamin hak dasar kesehatan masyarakat.

“Pelaksanaan universal health coverage ini merupakan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan jaminan kesehatan dan pelayanan bagi seluruh masyarakat Provinsi Kaltim dan sebagai bentuk kepedulian pemerintah di bidang kesehatan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan masyarakatnya,” ujarnya.

Dijelaskannya, pada tahun 2019 pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran Jaminan Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim dan di tahun 2020 akan tetap mengalokasikan anggaran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemprov Kaltim.

Sejalan dengan hal tersebut ia berharap dukungan dan peran serta tidak hanya dari pemerintah provinsi, namun juga dukungan dari kabupaten kota dalam hal menyampaikan data penduduk yang akan didaftarkan dalam perjanjian kerjasama.

“Tidak hanya peserta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah provinsi namun pemerintah daerah juga dapat memberikan dukungan dengan menerbitkan regulasi tentang kewajiban pemberi kerja atau pemilik perusahaan dalam kewajiban mendaftarkan seluruh tenaga kerja beserta anggota keluarga yang dalam program JKN-KIS,” ucapnya.(YAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here