Pemprov Kaltim akan menerbitkan Instruksi Gubernur untuk mencegah spekulan tanah bermain dalam pemindahan ibu kota nehara ke Kaltim.

Oleh: Yuliawan A

Poskaltim.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berencana mengeluarkan regulasi untuk mengantisipasi lokasi penetapan ibu kota Negara di Kaltim dengan jumlah 180.000 hektare.

Hal ini dikatakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekdaprov Kaltim, HM Sabani yang menanggapi ketersediaan lahan di calon ibu kota Negara dan luasan kota penyangganya.

“Kita akan antisipasi regulasi terhadap kawasan IKN (ibu kota Negara) yang sudah ditetapkan sesuai Keputusan Presiden. Kita mengantisipasi luasan kawasan yang diinginkan berapa sebenarnya. Kawasan inti kan ditetapkan 180.000 hektare tetapi itukan tidak cukup untuk kawasan penyangga dan sebagainya,” ujarnya, Sabtu sore (26/10).

Untuk merealisasikan hal ini, jelas Sabani, sejumlah cara akan ditempuh pemprov Kaltim diantaranya dengan mengeluarkan instruksi gubernur agar luasan wilayah yang diharapkan bisa terbebas dari spekulan tanah yang mencoba bermain di tanah milik negara.

Plt Sekdaprov Kaltim, HM Sabani
“Kalau Instruksi Gubernur (Ingub) sepertinya kita akan percepat dulu untuk pengamanan, tetapi tetap akan menyesuaikan rancangan Peraturan Gubernurnya. Karena kalau nunggu Peraturan Presiden (Perpres) kan agak lama, sementara spekulan kan sudah mulai banyak di lokasi calon ibu kota. Nah, ini akan dibatasi secara teknis, termasuk agrarianya juga,” jelasnya.

Selain itu, Muhammad Sabani juga menjelaskan bahwa ada konsesi di dalam lahan IKN, masing-masing konsesi untuk pertambangan batubara, perhutanan, perkebunan, dan lainnya. Hal inilah yang juga menjadi fokus Pemprov Kaltim, bagaimana caranya merebut lahan tersebut, meskipun izin konsesinya belum habis. Karena sifatnya yang sangat penting dan untuk kebutuhan pembangunan negara.

Gubernur Kaltim, ujar Sabani, menyampaikan hal tersebut untuk memastikan lahan-lahan milik masyarakat tidak dijual dengan harga yang tidak wajar. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi timbulnya spekulan tanah. Sehingga, pemerintah tidak lagi mengeluarkan dana sangat besar untuk pembebasan lahan milik masyarakat, di luar lokasi tanah milik negara.

Tanah milik masyarakat nantinya akan terkena dampak pembangunan dan akan dibebaskan untuk jalan akses ke ibu kota Negara.

“Kalau bisa minggu depan Ingub itu sudah ada . Nanti untuk pengamanan kepada bupati,camat di kawasan ibu kota itu menyikapi terhadap perubahan kepemilikan lahan,” jelasnya. (YAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here