Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Maneger Nasution

Oleh: Ahmad ZR / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Pemerintah berencana akan melarang penggunaan cadar bagi pegawai di instansi pemerintah. Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Maneger Nasution mengatakan, Menag harus menjelaskan ke publik tentang rencana pelarangan cadar di instansi pemerintah secara komprehensif. Maneger meminta sebaiknya kebijakan itu dipertimbangkan dengan bijaksana.

“Kalau warga negara yang memakai cadar itu meyakini sebagai pengamalan keagamaan hal itu hak konstitusional warga negara yang harus dipenuhi. Menag sebagai perwakilan negara justru punya mandat melindungi dan memenuhi hak konstitusional Pasal 28I ayat (4) UUDNRI tahun 1945,” kata Maneger di Jakarta, Kamis (31/10).

Kata Maneger, pejabat publik sebaiknya lebih bijaksana dalam laku dan kata. “Pejabat publik jangan hanya merasa serba bisa, tapi juga harus bisa merasa sensitifitas publik,” kata dia.

Lantas, dari kacamata HAM, bolehkah seorang Menag mengurangi hak-hak konstitusional warga negaranya? Bukankah pembatasan terhadap hak-hak konstitusional warga negara hanya diperbolehkan berdasarkan pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum (Pasal 28J ayat (2) UUDNRI tahun 1945).

“Pertanyaan HAM berikutnya, apakah kebijakan pelarangan Menag itu memenuhi unsur itu? Untuk itu pihak Menag harus menjelaskan hal itu ke publik,” kata dia.

Mantan Komisioner Komnas HAM 2012-2017 ini menegaskan, jika sampai ada warga negara yang bekerja di instansi pemerintah dan dilarang apalagi sampai dikeluarkan karena memakai atribut yang mereka yakini sebagai pengamalan keagamaan, mereka berhak menuntut hak konstitusionalnya kepada negara. Karenanya, penting ada perbedaan pandangan antara pimpinan Instansi pemerintah dengan pegawainya sendiri.

“Sebaiknya sebelum semua terlanjur, ada baiknya pihak pimpinan instansi pemerintah menempuh cara-cara yang persuasif dan edukatif dengan mengedepankan dialog dengan pegawainya untuk menyelesaikan persoalan,” ujarnya.

Direktur Pusdikham Uhamka ini menuturkan, bagi warga negara, khususnya yang berkeyakinan memilih memakai atribut tertentu di lingkungan kerja sebaiknya juga lebih inklusif dan mau bekerjasama serta mengedepankan dialog untuk mengkomunikasikan pilihannya. Hindari sikap ekslusifitas dan pemutlakan terhadap argumennya sendiri yang memantik semakin terbukanya sikap saling curiga.

“Semua pihak bersetuju bahwa keberagamaan yang dikembangkan di Indonesia adalah keberagamaan yang otentik, inklusif, dan humanis, bukan keberaganaan yang ekslusif,” ujarnya.

Maka itu, dalam menyelesaikan persoalan yang sering dinarasikan pejabat sebagai radikalisme berbasis agama, sebaiknya dicari persoalan hulunya. Pelarangan dan apalagi penghukuman adalah persoalan hilir.

“Kalau persoalan hulunya tidak tersentuh, persoalan hilir akan terus terlahir,” tuturnya. (YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here