Menurut Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad mengatakan implementasi program kartu pra kerja dijalankan secara terstruktur dan terencana.

Oleh: Suandri Ansah / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menekankan agar implementasi program kartu pra kerja dijalankan secara terstruktur dan terencana. Menurut Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad perlu sampai dua tahun untuk mempersiapkan realisasinya.

“Mulai dari penetapan eligibility dari yang berhak, perluasan basis data, coba di kabupaten kota baru bisa melakukan,” ujarnya ditemui di kantor Indef, Jakarta Selatan, Senin (19/8).

Selain itu, lanjut Tauhid, pemerintah harus bisa menyediakan lapangan kerja yang bisa menampung peserta program kartu pra kerja. Pemerintah bisa menggandeng industri dari awal agar peserta mendapat jaminan kerja.

“Ada industri ada usaha yang memang harus partner, kalau tidak ada ketika dia dapatkan kartu pra kerja terus nganggur lagi mau diapakan, kan uang negara jadi sia-sia,” katanya.

Saat memberi pidato di sidang paripurna DPR, Jumat (16/8), Presiden Joko Widodo memastikan program kartu prakerja akan berjalan tahun 2020. Program ini merupakan bagian dari strategi peningkatan kualitas SDM.

Jokowi mengungkapkan, dengan kartu prakerja, para pengangguran atau mereka yang beralih pekerjaan akan mendapat kursus keterampilan. Mereka bisa memilih beragam jenis keterampilan sesuai minatnya.

“Di mana mereka dapat memilih jenis kursus yang diinginkan, antara lain coding, data analytics, desain grafis, akuntansi, bahasa asing, barista, agrobisnis, hingga operator alat berat,” katanya.

Tauhid setuju jika program kartu pra kerja mengakomodir pelatihan segala rupa yang menarik bagi minat kaum muda. Tapi, dia memberi catatan, pelatihannya tidak sebentar.

“Tidak sebuan dua bulan, akan lebih baik pelatihan minimal enam bulan sampai setahun. Kalau sebentar sebulan tiga bulan tak mendorong skill demand,” kata Tauhid.

Dalam nota keuangan RAPBN 2020, Kartu Pra Kerja akan diberikan kepada dua juta penerima manfaat. Mekanisme penyaluran Kartu Pra Kerja akan dilaksanakan dalam dua bentuk, pertama Kartu Pra Kerja akses Reguler, dengan target sasaran sebanyak 500 ribu orang.

Kedua, Kartu Pra Kerja akses Digital dengan target sasaran 1,5 juta orang utamanya untuk kelompok usia muda (skilling dan re-skilling) Melalui mekanisme ini, penerima manfaat dapat memilih jenis, tempat, dan waktu pelatihan melalui platform digital.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8.000 miliar sampai Rp10.000, miliar. Agar dapat memberikan efek sosial, tulis nota tersebut, ekonomi yang maksimal, pelaksanaan Program Kartu Pra Kerja didesain dengan mempertimbangkan berbagai aspek dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran. (YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here