Pekan ini tengah berlangsung proses penonaktifan 40.000 anggota Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dan Angkatan Bersenjata Islam Bangsamoro (BIAF).

Oleh: Nurcholis / Yuliawan A

Poskaltim.com, Cotabato City – Pasca pemberian Wilayah Otonomi Bangsamoro di Mindanao (BARMM) yang dipimpin oleh Haji Murad Ebrahim, terus menunjukkan tanda-tanda positif untuk membawa perdamaian di Filipina selatan yang bergolak.

Pekan ini tengah berlangsung proses penonaktifan 40.000 anggota Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dan Angkatan Bersenjata Islam Bangsamoro (BIAF). Murad mengatakan, para pemimpin kelompok bersenjata lainnya di wilayah tersebut sedang mempertimbangkan untuk memilih kehidupan yang normal.

BIAF adalah sayap militer MILF, salah satu kelompok separatis terbesar di Filipina, yang juga dipimpin oleh Murad.
Dalam sebuah wawancara dengan Arab News di kantornya, Murad mengatakan beberapa cabang Front Pembebasan Islam Bangsamoro (BIFF) dan kelompok-kelompok militan Abu Sayyaf (ASG) sedang mempertimbangkan kembali mematuhi undang-undang.

Tahun 2014, BIFF dan Abu Sayyaf, organisasi separatis di Mindanao, menyatakan kesetiaan kepada Daesh.

Baik BIFF maupun ASG tidak dipimpin oleh satu pemimpin, karena mereka juga terpecah menjadi beberapa faksi.
“Di pihak kami, kami terus bekerja sama dengan kelompok ini, mendorong mereka untuk memberi BARMM kesempatan dan untuk bergabung dengan kami dalam membangun tanah air kami.

Murad mengatakan ada penurunan kekerasan di wilayah tersebut berdasarkan pemantauannya sendiri.

Insiden kekerasan terakhir adalah pemboman sebuah pos pemerintah militer di Sulu Juni tahun lalu, menewaskan delapan dan 22 lainnya terluka.

Sebelumnya, penasihat keamanan presiden Carlito Galvez mengatakan jika kelompok bersenjata lain melihat hasil positif dari proses penyerahan senjata ini, dia yakin itu akan mendorong mereka untuk melakukan hal yang sama.

Selain dari berbagai Front Moro yang anggotanya masih membawa senjata, ada kelompok bersenjata lain yang beroperasi di Mindanao seperti tentara pribadi, pemberontak komunis, dan organisasi ekstremis.

Pada 26 Januari 2019, Komisi Pemilihan Filipina mengumumkan hasil referendum yang menyatakan sebanyak 85 persen warga Mindanao telah memilih jawaban ‘Ya’ untuk pembentukan wilayah otonomi.

Melalui Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL), Wilayah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM) praktis akan menggantikan Wilayah Otonomi di Muslim Mindanao (ARMM).

Wilayah otonomi itu meliputi; Provinsi Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, dan Tawi-tawi serta Kota Marawi dan Lamitan. Berdasarkan undang-undang yang diratifikasi, wilayah itu akan diperluas ke Cotabato City serta Provinsi Lanao del Norte dan Cotabato.

Komisi Pemilihan Filipina juga mengumumkan ratifikasi BOL yang ditandatangani Presiden Rodrigo Duterte pada Juli 2018 untuk mengakhiri konflik.

Berdasarkan undang-undang itu, pengadilan Hukum Islam akan diberlakukan di wilayah tersebut, sementara Pemerintah Pusat Filipina akan menyerahkan wewenang administrasinya di Mindanao kepada Pemerintah Bangsamoro.

Termasuk perairan di Wilayah Bangsamoro akan secara bersama dengan Pemerintah Nasional. Sementara Pemerintah Otonomi bertanggung-jawab dalam pengelolaan sumber daya energi.

Pemerintah pusat juga akan mengawasi pertahanan, keamanan, dan kebijakan luar negeri serta moneter, dan akan menunjuk otoritas transisi yang dinominasikan oleh Front Pembebasan Islam Moro.(YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here