Sukanto Tanoto

Oleh: Arif S / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Titik koordinat, titik nol pembangunan ibu kota negara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara mulai terkuak sedikit demi sedikit. Pemerintah segera mencabut konsesi lahan hutan tanaman industri milik Sukanto Tanoto di Kalimantan Timur. Lahan HTI atas nama PT ITCI Hutani Manunggal (IHM) itu menjadi lokasi baru ibu kota negara.

“Ya mudah-mudahan tidak lebih dari sebulan (prosesnya),” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegorosaat, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (19/9).

Ia membenarkan, bahwa sebagian lahan yang ditargetkan menjadi tempat pemindahan ibu kota baru Republik Indonesia di Kalimantan Timur tersebut atas nama PT ITCI, dengan Sukanto Tanoto sebagai memegang saham.

Namun, Bambang menuturkan, kepemilikan tersebut dalam wujud hak konsesi HTI. Dengan demikian, kepemilikan sah lahan tersebut tetap berada pada pemerintah.

“Lahan itu milik negara. Ada konsesi HTI di situ. Nah setelah kita lihat itu lokasi terbaik untuk ibu kota, jadi ada kebutuhan negara akan lahan tersebut. Konsesi HTI-nya diambil oleh pemerintah,” ujarnya.

Kementerian PPN/Bappenas sudah meminta secara langsung kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera memproses pencabutan itu. “Ya itu nanti oleh KLHK. Kita sudah minta KLHK untuk mulai proses,” ujarnya.

Bambang menjelaskan beberapa alasan yang mendorong pemerintah dalam mengambil hak konsesi HTI tersebut, antara lain karena lahan itu tidak berada dalam titik api yang memicu kebakaran hutan dan bukan lahan gambut serta tidak mengandung batu bara. Selain itu, lahan yang berstatus konsesi kepada swasta juga semakin memudahkan pemerintah untuk mengambil alih kapan saja dan dalam jumlah berapa pun sesuai dengan kebutuhan.

“Ya kan sudah diantisipasi. Mereka sudah diberi tahu oleh KLHK ketika dapat HTI maka suatu saat kalau ada kebutuhan nasional bisa diambil atau ditarik, diambil setengah, atau sepenuhnya,” paparnya. Ia juga menegaskan, bahwa pencabutan tersebut tidak akan diberi ganti rugi sebab hal itu merupakan konsekuensi dari status konsesi. (YAN/Ini Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here