Beras BUlog yang rusak dan berlimpah menjadi tanda bahwa pejabat tidak serius mengurus negara.

Oleh: Muhajir / Yuliawan A

Poskaltim.com — Pemerhati politik, M Rizal Fadillah, mencontohkan rusak dan berlimpahnya beras impor di Gudang Bulog, menandakan para pejabat tidak bisa mengurus negara alias salah urus. Berdasarkan Permentan No 38 tahun 2018 maka 20 ribu ton beras yang telah tersimpan lebih dari 4 bulan ini terancam harus dibuang.

Dia menegaskan, persoalan amanat mengurus negara memang berat. Terdapat pemborosan, korupsi, ada pula pejabat tidak berkualitas yang dasarnya hanya pertemanan atau kroni. Tim sukses yang berbagi posisi.

“Ironi sekali di tengah penduduk negeri yang miskin dan masih banyak yang sulit makan, 20 ribu ton beras akan dibuang!,” kata dia di Jakarta, Jumat (6/12).

Masalah tersebut merupakan salah satu contoh ‘salah urus’. Menteri Perdagangan bertanggungjawab secara hukum. Aroma korupsi harus dibongkar karena hal ini merupakan skandal.

Belum lagi empat BUMN “tecnically bancrupt”. Merpati, Iglas, KAA, dan Leces. Sepuluh BUMN terancam bangkrut dengan utang yang besar. BRI utang Rp1.008 triliun, Mandiri berutang Rp997 triliun, BNI Rp660 triliun, PLN Rp543 triliun, Pertamina Rl522 triliun, BTN Rp249 triliun, Taspen Rp222 triliun, Waskita Karya Rp102 triliun, Telkom Indonesia Rl99 trilyiun, dan Pupuk Indonesia Rp76 triliun.

“Jika aset seluruh BUMN tersebut dijual maka akan habis untuk membayar utang. Keadaan ini merupakan bukti bahwa terjadi ‘salah urus’ dalam mengelola usaha negara,” ujarnya.

Dia mengatakan, di tengah kesulitan keuangan negara, pemerintah malah mencanangkan proyek besar bernilai triliunan, yaitu pemindahan ibukota negara ke Kalimantan. Sudah terbayang kondisi keuangan dan pengelolaan yang tidak baik. Salah urus bisa terjadi besar-besaran.

“Apalagi bila kita ‘menjual’ proyek yang ada ini kepada asing. Dari hampir biaya 500 triliun hanya 19 persen APBN, sisanya jadi beban BUMN dan investasi swasta. Nah investasi asing terbuka lebar. Biasanya China yang semangat,” katanya.

Menurut dia, ‘salah urus’ menjadi karakter saat negara dikelola secara amatiran. Hal terpenting ada proyek dan investasi, maka stabilitas keamanan harus diprioritaskan. Akibatnya, demokrasi terpinggirkan. Sikap kritis publik atau aksi-aksi dinilai mengganggu ditakuti oleh ‘rezim investasi’.

“Setelah ‘terpilih’ kedua kalinya Pemerintah Jokowi belum memperlihatkan prestasi yang menggembirakan. Tidak ada lompatan kemajuan yang berarti. Malahan sebaliknya menteri-menteri gemar akrobat di matras kontroversi,” kata dia. (YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here