Peserta Diseminasi dan Advokasi Pemanfaatan Data Profil Program KKBPK tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan pembangunan daerah yang berlangsung di Hotel Selyca Mulia Samarinda.

Oleh: Yuliawan A

Poskaltim,com, Samarinda — Kepala Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim, Eli Kusnaeli mengatakan jika pembangunan kependudukan dan pengendalian penduduk memerlukan data parameter dan indikator yang juga harus dipahami bersama oleh masyarakat.

Hal ini dikatakan Eli dalam acara Diseminasi dan Advokasi Pemanfaatan Data Profil Program KKBPK tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan pembangunan daerah yang berlangsung di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Rabu (31/7).

Menurut Eli dengan mengumpulkan informasi ini diharapkan semua pemangku kepentingan melaksanakan kegiatan dengan konsep berwawasan kependudukan untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk dan keluarga.

Pembicara dalam kegiatan ini yaitu dosen dari Universitas Mulawarman Samarinda, Diana Lestari dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Atqo Mardiyanto. Mereka menyampaikan data fakta terkait masalah kependudukan Kaltim agar menginspirasi peserta yang hadir dalam menyusun program apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan untuk kesejahteraan pendudukan dan keluarga, di kabupaten/kota masing-masing.

Disini penduduk sebagai subjek dan objek pembangunan. Makanya harus dimaksimalkan. Datanya menjadi dasar kita melaksanakan kegiatan. Disisi lain, dia menyebutkan upaya penurunan laju pertumbuhan penduduk (LPP) telah berhasil dilakukan, namun jumlah penduduk masih terus bertambah setiap tahunnya.

Peningkatan jumlah penduduk ini, jelasnya, tentu perlu mendapat perhatian. Sebab jumlah penduduk yang meningkat juga berarti akan meningkatkan dalam pemenuhan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, energi, kesempatan kerja, kesehatan, pendidikan, dan hak-hak dasar lainnya.

Sementara itu, Diana Lestari yang juga anggota Ikatan Praktisi Ahli dan Demografi Indonesia (IPADI) Kaltim menyebutkan terkait pengendalian penduduk di Kaltim akibat kelahiran masih dihadapkan pada sejumlah masalah seperti masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan kontrasepsi, minimnya ketersediaan alat kontrasepsi hingga adanya larangan menggunakan kontrasepsi oleh pasangan.

Sementara Kepala BPS Kaltim, Atqo Mardiyanto menyebutkan penyediaan data-data kependudukan bertujuan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah juga sebagai alat untuk evaluasi terkait apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah.

“Kita berharap dengan data-data ini peserta nanti bisa memberi masukan atau juga kalau kembali ke tempat kerjanya bisa menggunakan data tersebut untuk berbagai program perencanaan,” ujarnya.(YAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here